Detail Berita

LAKIP POLRES KUNINGAN

News1

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepolisian Resor Kuningan tahun anggaran 2010 dapat disusun walaupun masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun kosakata itu semata-mata karena minimnya pengetahuan penyusun.
Namun demikian kiranya dengan terbitnya buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepolisian Resor Kuningan tahun anggaran 2010, dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Polres Kuningan dan Jajarannya, dengan dukungan anggaran yang telah digunakan dari dana APBN tahun anggaran 2010.
Semoga dengan terbitnya buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepolisian Resor Kuningan tahun anggaran 2010, bermanfaat bagi satuan Kerja Polres Kuningan dan jajarannya juga bagi yang berkepentingan guna penilaian dan penelaahan serta penentuan kebijakan lebih lanjut.

Kuningan,      Januari  2011
Penyusun

Tim Pokja Polres Kuningan








IKHTISAR EKSEKUTIF
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt karena atas rahmat dan karunianya, rencana kerja dan anggaran Polres Kuningan TA. 2010 dapat dilaksanakan, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan namun secara umum semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepolisian Resor kuningan ini disusun sebagai laporan sekaligus bahan pertimbangan dan Kebijaksanaan pimpinan lebih lanjut dimasa yang akan datang.
Sesuai dengan sasaran utama rencana kerja Polres kuningan yang tercantum didalam Visi dan Misi Polres Kuningan yang intinya mewujudkan Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dengan masyarakat, penegak hukum yang profesional dan proporsional yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM serta memelihara Kamtibmas untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat sejahtera.
Selama TA. 2010 telah banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Polres Kuningan dalam rangka mengejar sasaran yang telah direncanakan, terutama yang menjadi sasaran pokok adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan Kamtibmas dan penegakan hukum. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Polres Kuningan antara lain :
1.    Penataan tempat pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan SIM, SKCK dan Laporan Polisi/Pengaduan agar lebih memudahkan bagi masyarakat pengguna.
2.    Membentuk Tim dalam rangka kegiatan pembinaan Kamtibmas dengan Toga, Tomas, LSM dan Instansi terkait  ke Polsek-polsek jajaran Polres Kuningan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3.    Membentuk kelompok-kelompok masayarakat yang sadar hukum seperti ojeg Kamtibmas dan Da’i Kamtibmas dengan mengedepankan Babinkamtibmas sebagai ujung tombak pembinaan masyarakat.
4.    Membuat Tim dalam  pengungkapan kasus-kasus yang cukup menonjol seperti kasus Pembunuhan, Curas, Curanmor dan narkoba, dan telah berhasil mengungkap dan menangkap para pelakunya.
    Namun demikian masih banyak juga kendala-kendala dan hambatan yang dihadapai baik menyangkut kuantitas kualitas SDM personil maupun sarana dan prasarana yang ada, hal ini membutuhkan pertimbangan dan perencanaan lebih lanjut dikemudian hari agar semua permasalahan dapat teratasi, antara lain menyangkut kualitas SDM (sumber daya manusia) Personil dapat dilaksanakan dengan pelatihan-pelatihan maupun pendidikan kejuruan, kuantitas personil dengan mengajukan penambahan personil ke satuan atas, sarana dan prasarana mengajukan penambahan ke satuan atas maupun swadaya, serta anggaran dengan sasaran prioritas.
    Dengan pertimbangan dan perencanaan yang baik mudah-mudahan dikemudian hari semua kendala dan hambatan dapat  teratasi semaksimal mungkin dan Rencana Kerja Polres Kuningan TA. 2011 dapat berjalan sesuai program yang telah direncanakan.


















KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
                DAERAH JAWA BARAT     
                  RESOR KUNINGAN

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
POLRES KUNINGAN T.A. 2010

BAB I
PENDAHULUAN
I.    Latar belakang
1.    Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2.    Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3.    Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara.
4.    Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5.    Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6.    PPPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
7.    Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja  Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
8.    Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 239/IX/6/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.
9.    Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).
10.    Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan atas Keputusan No. Pol. Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata Kerja Satuan-satuan organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).
11.    Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/44/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Sisrenstra.
II.    Tugas dan Fungsi
    Sesuai pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Tugas Pokok Polri adalah sebagai berikut :
1.    Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2.    Menegakkan hukum.
3.    Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan menurut Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan atas Keputusan No. Pol. Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata Kerja organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri dengan fungsi sebagai berikut :
1.    Pemberian pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin/keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku   dalam organisasi Polri.
2.    Intelejen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusun rencana kegiatan   operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
3.    Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum.
4.    Kesamaptaan Kepolisian yang meliputi kegiatan patroli yang mencakup pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah termasuk tindak pidana   ringan dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta pengamanan objek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan objek vital/khusus lainnya  dalam rangka   pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.
5.    Lalu lintas Kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu   lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
6.    Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran    dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban dan    terjalinnya hubungan Polri - masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolsian.
7.    Pembinaan kemitraan yang meliputi kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsi bimbingan    masyarakat dan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah serta pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan Kepolisian khusus dan Penyidik    Pegawai Negeri Sipil.
Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk   sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak berwenang.
    Fungsi melaksanakan program yang telah direncanakan meliputi :
1.    Program penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik;
2.    Program Pengembangan sarana dan prasarana;
3.    program pemberdayaan potensi keamanan;
4.    Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban;
5.    Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
6.    program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
III.    Struktur Organisasi
1.    Organisasi, terdiri dari Mapolres berkedu¬dukan di Jalan. RE Martadi¬nata No. 526 Kelurahan Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, yang meliputi Kesatuan Kewilayahan Polsek dan Pospol sebagai berikut :
No    Kesatuan    Pospol    Kedudukan
1    2    3    4
1    Polsek Kuningan    -    Jln. Jend. Sudirman Kuningan
2    Polsek Jalaksana     1    Jln. Raya Jalaksana
            -  Pospol Japara
3    Polsek Cilimus    1    Jln. Raya Cilimus
            - Pospol Gandamekar
4    Polsek Mandirancan    -    Kecamatan Mandirancan
5    Polsek Ciawigebang    1    Ds. Ciputat Kec. Ciawigebang
            -  Pospol Cipicung
6    Polsek Cidahu    1    Jln. Raya Cidahu
            -  Pospol Kalimanggis
7    Polsek Luragung    1    Kecamatan Luragung
            -  Pospol Cimahi
8    Polsek Cibingbin    1    Kecamatan Cibingbin
            -  Pospol Cibeureum
9    Polsek Ciwaru    1    Kecamatan Ciwaru
            -  Pospol Karang Kencana
10    Polsek Lebakwangi    1    Ds. Cinagara Kec. Lebakwangi
            - Pospol Maleber
11    Polsek Garawangi    1    Kecamatan Garawangi
            - Pospol Sindangagung
12    Polsek Ciniru    1    Ds. Ciniru Kec. Ciniru
            -  Pospol Hantara
13    Polsek Kadugede    1    Kecamatan Kadugede
            -  Pospol Nusaherang
14    Polsek Subang    1    Kecamatan Subang
            1. Pospol Cilebak
15    Polsek Darma    -    Kecamatan Darma
16    Polsek Cigugur    -    Desa Cigugur
17    Polsek Kramatmulya    -    Jl. Cilowa Kec. Kramatmulya
18    Polsek Selajambe    -    Ds. Selajambe
19    Polsek Pancalang    -    Ds. Pancalang
20    Polsek Pasawahan    -    Ds. Pasawahan
    JUMLAH    12    
2.    Personel                                                                 
Personel Jajaran Polres Kuningan, menurut golongan kepangkatan keadaan periode 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :                 
NO    SATKER/SUB SATKER    DSPP POLRI    RIIL POLRI    DSPP PNS    RIIL PNS
            PA    BA    JML        
1    Kapolres    1    1    -    1    -    -
2    Waka Polres    1    1    -    1    -    -
3    Bag Ops
Bag Ren    5
7    1
1    9
2    10
3    4
1    1
1
4    Sat Binmas    5    1    5    6    4    3
5    Bag Sumda    9    4    14    18    4    5
6    SPKT    12    -    8    8    -    -
7    SIUM    1    -    7    7    6    2
8    Sikeu    5    -    3    3    4    3
9    Propam     10    1    13    13    1    -
10    Unit Telematika    4    -    3    3    3    -
11    Sat Intelkam    29    2    31    33    1    1
12    Sat Reskim    41    2    34    36    3    -
13    Sat Samapta    53    1    62    63    2    1
14    Sat Lantas    38    5    59    64    3    9
15    Sek Kuningan    88    2    27    29    2    -
16    Sek Jalaksana    88    2    22    24    2    1
17    Sek Cilimus    88    1    21    22    2    1
18    Sek Mandirancan    31    1    20    21    -    1
19    Sek Ciawigebang    88    2    21    23    2    -
20    Sek Cidahu    31    1    19    20    -    -
21    Sek Luragung    88    1    18    19    2    -
22    Sek Cibingbin    31    1    18    19    -    -
23    Sek Ciwaru    31    1    19    20    -    -
24    Sek Lebakwangi    31    1    19    20    -    -
25    Sek Garawangi    31    1    19    20    -    -
26    Sek Ciniru    31    1    18    19    -    1
27    Sek Kadugede    31    2    19    20    -    1
28    Sek Subang    31    1    18    19    -    -
29    Sek Darma    31    1    18    19    -    -
30    Sek Cigugur    31    1    18    19    -    -
31    Sek kramatmulya    10    1    19    20    -    -
32    Sek Pancalang    10    1    17    18    -    -
33    Sek Pasawahan    10    1    18    19        
34    Sek Selajambe    10    1    18    19    -    -
NO    SATKER/SUB SATKER    DSPP POLRI    RIIL POLRI    DSPP PNS    RIIL PNS
            PA    BA    JML        
35    Sat Narkoba    -    2    5    7    -    -
36    Sat Tahtih    -    1    9    10    -    -
37    Siwas    -    1    2    3    -    -
38    Urdokkes    3    -    3    3    -    3
39    Karya,Staf dll    -    3    3    6    -    1
Jml DSPP yang Baru    1038
48
689    737
45    34
    3.    Struktur Organisasi
a.     Unsur Pimpinan :
        -   Kapolres
-   waka polres
b.    Unsur Pengawas dan pembantu Pimpinan:
-   Kabag Ops
-   Kabag Ren
        -   Kabag Sumda
-   Kasi Was
-   Kasi Propam
-   Kasi Keuangan
        -   Kasi Umum
C.    Unsur pelaksana Tugas Pokok :
-   Ka SPKT
-   Kasat Intelkam
-   Kasat Reskrim
-   Kasat Lantas
-   Kasat Sabhara
-   Kasat Narkoba
-   Kasat Binmas
-   Kasat Tahti
d.    Unsur pendukung :
-   Kasitipol
e.    Polsek :
-  Kapolsek Kuningan
-  Kapolsek Cilimus
-  Kapolsek Jalaksana
-  Kapolsek Ciawigebang
-   kapolsek luragung
-   kapolsek kadugede
-   kapolsek mandirancan
-   kapolsek garawangi
-   kapolsek lebakwangi
-   kapolsek cibingbin
-   kapolsek cidahu
-   kapolsek cigugur
-   kapolsek darma
-   kapolsek ciwaru
-   kapolsek ciniru
-   kapolsek subang
-   kapolsek kramatmulya
-   kapolsek selajambe
-   kapolsek pancalang
-   kapolsek pasawahan        
IV.    Sistem Penyajian
    Hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan kinerja Polres Kuningan selama tahun anggaran 2010, yang berkaitan dengan identifikasi masalah dan SWOT meliputi ;
1.    Analisa dan evaluasi kinerja Polres Kuningan dalam rangka meningkatkan Kekuatan (Strengths) antara lain ;
a.    Kekuatan Sumber daya Manusia Polri Polres Kuningan per 31 Desember 2010 sebanyak 737 Personel, dibanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Kuningan sebanyak 1.145.597 jiwa adalah 1 : 1.717 Jiwa dan dengan luas wilayah 1 : 1,85 Km2.
 b.    Sarana dan Prasarana yang dimiliki Polres Kuningan dalam mendukung kegiatan Operasional Kepolisian diantaranya :
- Markas Komando Polres Kuningan 1 (satu) buah dan Markas Komando Polsek 20 (dua puluh) buah.
-    Kendaraan bermotor R4 dalam tahun 2010 ada penambahan dukungan sebanyak 21 Unit mobil patroli Polsek menjadi 53 Unit.
-    Kendaraan bermotor R2 berbagai jenis sebanyak 165 Unit.
c.    Peralatan yang dimiliki Polres Kuningan dalam mendukung kegiatan Operasional Kepolisian diantaranya :
-   Senpi berbagai jenis 511 Pucuk dan Amunisi berbagai jenis
    sebanyak 56.631 butir.
-    Alat Komunikasi berbagai jenis sebanyak  217 Unit.
-    Peralatan Kantor berbagai jenis sebanyak 532 buah.
-    Peralatan khusus Identifikasi berbagai jenis sebanyak 38 buah.
-    Peralatan Kesehatan berbagai jenis sebanyak 22 buah.
-    Peralatan Khusus Dalmas berbagai Jenis sebanyak 945 buah.
2.    Analisa dan evaluasi kinerja Polres Kuningan dalam rangka mengatasi Kelemahan (Weaknesses) antara lain ;
a.    Melakukan pergeseran personil dengan menambah kekuatan Polsek sebagai salah satu langkah guna mengoptimalkan kinerja kepolisian mengingat Polsek sebagai ujung tombak operasional Polri di lapangan, selain itu guna mengatasi kekurangan personil di lapangan.
b.    Melakukan tindakan hukum terhadap personil yang melakukan indisipliner, yang dapat menurunkan citra Polri dimata masyarakat apalagi tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat.
c.    Melakukan pembinaan terhadap anggota Polri khususnya yang bertugas dilapangan agar menghindari dan mengurangi perilaku arogansi anggota Polri terhadap masyarakat terutama dalam melakukan tindakan yang bersifat Refresif Kepolisian, tindakan tersebut bertentangan dengan reformasi Polri dalam melakukan penegakan hukum secara profesional.  
d.    Melakukan pelatihan peningkatan keterampilan personil Polri di lapangan dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih, serta mengurangi proses birokrasi yang tidak efisien dalam penyelesaian perkara.
e.    Memberikan peluang kepada anggota untuk meningkatkan kemampuan intelektual melalui rekomendasi untuk melanjutkan study kejenjang yang lebih tinggi diperguruan tinggi yang ada dengan tidak mengganggu kedinasan.
f.    Melakukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan anggota Polri melalui program remunerasi untuk mengurangi banyaknya perilaku “tidak patuh hukum” dari angggota Polisi dalam penanganan kasus-kasus kejahatan.
g.    Melaksanakan program Quick Wins dalam rangka peningkatan pelayanan Polri kepada masyarakat serta melakukan tindakan terhadap anggota Polri yang secara sengaja indisipliner dan menyalahgunakan wewenang yang pada akhirnya merugikan institusi Polri dimata masyarakat.
3.    Faktor yang mendukung peningkatan kinerja Polres Kuningan berupa Peluang (Opportunities) secara eksternal antara lain :
a.     Adanya kontrol eksternal dari BPKP, LSM dan masyarakat secara langsung merupakan kepedulian masyarakat dalam memotivasi peningkatan sumber daya dan Kinerja Polri.
b.    Perkembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah dalam rangka tuntutan kemandirian daerah, makin kritisnya masyarakat terhadap akuntabilitas dari sistem politik dan Pemerintah Daerah serta peran kunci institusi-institusi publik dan sosial di daerah dalam upaya, di satu pihak mendorong Polri untuk mewujudkan Polres dan Polsek yang tangguh sebagai jajaran yang terdekat dengan masyarakat, di lain pihak menuntut Polri mengatasi isu-isu kewilayahan dan manajemen SDM.
c.    Tekad Pemerintah untuk memperkokoh sendi-sendi kehidupan demokrasi yang dilandasi rasa aman, adil dan sejahtera, merupakan pegangan bagi Polri untuk mereformasi diri secara berkelanjutan serta meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi Kepolisian yang dipercayakan pada Polri.
d.    Kinerja Polri yang relatif lebih baik akhir-akhir ini terutama dalam penanganan terrorisme, demontrasi/unjuk rasa, kejahatan narkoba, pelaksanaan disiplin kode etik Polri dan kesadaran untuk terus berbenah diri terhadap masih banyaknya perilaku yang tidak terpuji dari kalangan sementara anggota Polri.
4.    Keterkaitan yang makin ekstensif antara empat golongan jenis kejahatan yaitu kejahatan transnasional, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan lainnya yang berimplikasi kontinjensi mendorong Polri membangun kepercayaan (trust) dengan masyarakat maupun instansi teknis publik.
5.    Peningkatan tuntutan standard service pada berbagai pelayanan masyarakat, mendorong Polri memfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik dalam penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban.
6.    Hasil analisa dan evaluasi berupa ancaman (Threats) yang dapat menimbulkan gangguan keamanan antara lain :
a.    Munculnya konflik yang bersifat Sara maupun isue-isue yang bersifat politik yang dapat memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi tidak kondusif ditengah masyarakat akibat adanya kepentingan sebagian orang maupun kelompik demi tercapainya keuntungan pribadi maupun kelompok.
b.    Meningkatnya jaringan perdagangan dan pengguna NAPZA yang makin luas dan melibatkan semua lapisan masyarakat sampai ketingkat penegak hukum.
c.    Belum terungkapnya kasus-kasus kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat seperti Curas, Curat dan Curanmor berdampak kepada kurang percayanya masyarakat terhadap kinerja Polri sehingga muncul tindakan main hakim sendiri.
d.    Rendahnya tekad pengutamaan kepentingan public dan komitmen akuntabilitas para elit poltik dan birokrasi, telah melemahkan upaya pemberantasan korupsi terhadap kekayaan Negara dan kekayaan masyarakat sekaligus pula memotivasi demontrasi dan ketidaktertiban masyarakat.
e.    Peningkatan dinamika masyarakat telah membawa ekses disebabkan belum tertampungnya aspirasi kelompok atau elit pada era sekarang yang membangun idealisme yang kuat pada kepentingan rakyat dan bersih dari korupsi.
f.    Lambannya pemulihan ekonomi belum dapat memecahkan secara nyata pengangguran dan kemiskinan sehingga kejahatan makin meluas serta munculnya perasaan frustasi sebagian masyarakat sampai kepada tindakan bunuh diri sebagai akibat kemiskinan
BAB II
KEBIJAKAN POLRI

I.    Umum
Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat  Indonesia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, meningkatkan kualitas  hidup  yang  bebas  dari  bahaya,  ancaman  dan  gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugian serta korban akibat gangguan keamanan maka kebijakan di tahun 2010 adalah membangun Polri sebagai inti keamanan, didukung komponen masyarakat dan negara serta membudayakan tata hukum dalam rangka menegakan supremasi hukum.
II.    Arah Kebijakan
1.    Kebijakan Prioritas Tahun 2010
a.    Penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan keadaan organisasi Polres kuningan sekarang type B2 menjadi type polres.
b.    Mengusulkan pembentukan Unit Polair dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelayanan kamtibmas kepada masyarakat khususnya di sekitar Obyek wisata waduk darma.
c.    Mengusulkan pembentukan Sat Pam Obvit dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di instansi/swasta/obyek wisata dan lain-lain yang dianggap rawan dengan gangguan Kamtibmas.
d.    Meningkatkan pengawasan Intern Polres dan Polsek Jajaran Polres Kuningan melalui supervisi dan kunjungan kerja dalam menindak lanjuti hasil temuan wasrik atau permasalahan yang dihadapi.
e.    Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, bimbingan pengayoman perlindungan masyarakat dan pengaturan penertiban kegiatan masyarakat.

f.    Pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan potensi masyarakat, pemberdayaan pengamanan swakarsa dan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat.
g.    Meningkatkan kemampuan Intelijen keamanan terutama dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
h.    Mengimplementasikan falsafah dan strategi Polmas secara bertahap dan berlanjut pada rencana aksi konkrit.
i.    Penanggulangan kejahatan konvensional dengan menekankan pada upaya pembinaan masyarakat dalam menangani permasalahan keamanan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang menjadi objek maupun subjek kriminalitas.
j.    Melaksanakan pengadaan materiil dan fasilitas yang bebasis KKN dan transparan sesuai Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2.    Kebijakan Strategi Polres Kuningan Tahun 2010.
a.    Meningkatkan Pelayanan Polri kepada Masyarakat, seluas luasnya dan sepanjang waktu dengan menata kembali panggilan telepon 112 yang merupakan panggilan telepon /permintaan bantuan masyarakat kepada polisi serta peningkatan pelayanan cepat atas laporan/ pengaduan     masyarakat (quick respons) dan memanfaatkan teknologi seluler SMS (short Message Service).
b.    Mengoptimalkan dukungan anggaran dengan titik berat kepada Operasional pelayanan Polri kepada masyarakat, serta melaksanakan dukungan anggaran dibidang operasional pelayanan Polri kepada masyarakat secara optimal serta selektif prioritas dukungan anggaran bagi personel Polri sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh personel di jajaran Polres Kuningan.
c.    Memotivasi sumber daya manusia Polri untuk meningkatkan Kinerja.
d.    Menata Kelembagaan, eselonisasi dan jabatan fungsional beserta tunjangan diantaranya melalui usulan peningkatan status Pospol menjadi Polsek dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengusulkan jabatan fungsional ke Polda Jabar untuk personel yang telah dinilai cukup mampu menduduki jabatan fungsional.
e.    Mengusulkan peningkatan status Polres tipe B2 menjadi Tipe B1 guna pembentukan Satuan Pengamanan Polisi Wisata dan Satuan
 Narkoba dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Kuningan merupakan daerah pariwisata di Jawa Barat dan menjadi daerah kunjungan wisatawan baik lokal maupun regional sehingga membutuhkan satuan khusus untuk mengawakinya. Dengan banyaknya wisatawan yang masuk ke wilayah hukum Polres Kuningan dimungkinkan akan meningkatnya peredaran Narkoba terutama di tempat-tempat hiburan yang semakin marak di wilayah hukum Polres Kuningan.
f.    Mengusulkan Pembangunan Fasilitas Polri di daerah kecamatan yang baru di dimekarkan sesuai dengan hakekat ancaman wilayah tersebut.
g.    Membentuk forum komunikasi Polisi dan masyarakat ditingkat Polres dan Polsek dalam rangka meningkatkan kemitraan dan kerjasama dalam penanganan Kamtibmas.
h.    Menyelenggarakan Operasi Kepolisian pada tingkat kewilayahan  sesuai perkembangan situasi keamanan secara sangat selektif (kontijensi) yang dalam pelaksanaannya tidak hanya bersifat penegakan hukum semata tetapi juga preventif dan preemtif.
i.    melanjutkan pencapaian sasaran kebijakan strategis percepatan seperti periode tahun sebelumnya.
j.    Memperkuat dan meningkatkan kemampuan intelejen keamanan Polri dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi untuk mencegah gangguan keamanan.
k.    Penanggulangan kejahatan konvensional , transnasional ,kejahatan terhadap kekayaan negara termasuk korupsi dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi dengan manajemen yang menjamin akses publik.
l.    Memelihara dan meningkatkan kekuatan pengamanan dalam rangka mengantisipasi unjuk rasa yang anarkis, sehingga tidak terjadi anarkisme di wilayah hukum Polres Kuningan.
m.    Membangun kemitraan dengan sasaran dalam peningkatan  intensitas dialog dan komunikasi social melalui tatap muka secara langsung dengan masyarakat, mengaktifkan forum silaturahmi Kamtibmas pada tingkat Polres dan Polsek serta memberdayakan masyarakat untuk ikut serta mengelola kamtibmas secara swakarsa baik mengaktifkan Pos Kamling, Pam swakarsa dan Pos Polisi sebagai implementasi Community
n.    Meningkatkan Kerjasama dengan sasaran Kegiatan adalah memberikan penjelasan kepada semua pihak tentang peran dan tugas masyarakat sebagai individu maupun instansi terkait dalam mendukung penanganan permasalahan kamtibmas, menggalangToga dan Tomas maupun tokoh formal lainnya dalam penanganan permasalahan Kamtibmas, serta mampu memberikan pelayanan yang tidak membebani masyarakat dan dilaksanakan secara profesional dan transparan.
o.    Mewujudkan dukungan positif dari berbagai pihak dengan sasaran kegiatan meliputi pelaksanaan tugas secara profesional, objektif , tidak diskriminatif dan transparan , menghilangkan perbuatan dan tingkah laku yang dapat menurunkan serta merugikan citra Polri dan mampu menampilkan insan Bhayangkara Polres kuningan yang berperilaku agamis, menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi secara tuntas tanpa menimbulkan dampak negatif / ekses yang dapat merugikan keberhasilan Polri serta menghormati peran dan tugas individu masyarakat dan masing-masing instansi agar tidak terjadi intervensi dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
p.    Menegakan supremasi hukum dengan selalu mengedepankan analisa yuridis untuk lebih memantapkan apakah kasus Tindak Pidana telah terjadi, mengutamakan independensi penyidik dalam proses penanganan kasus tindak pidana yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel ,objektif dan tidak diskriminasi dalam proses penegakan supremasi hukum serta mengintensifkan pelaksanaan gelar perkara dengan melibatkan forum CJS untuk mendukung proses percepatan penuntasan penanganan kasus tindak pidana.
III.    Program dan Kegiatan
1.     Program Penerapan Kepemerintahan yang baik
a.    Tujuan dan Sasaran
Tujuannya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor kenegaraan dan kepemerintahan.
Sasarannya untuk terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan.
b.    Kegiatan :
(-)    Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan:
    Diarahkan untuk pemeliharaan kesiapan personel Polri berupa perawatan kemampuan dan pembinaan personel : sebanyak 737 Personel Polri dan PNS Polri.
(-)    Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan    Perkantoran :
    Diarahkan untuk menyelenggarakan pemeliharaan perkantoran.
    Sub Kegiatan :
-    Perawatan gedung Kantor dan halaman/taman gedung kantor seluas 390 M2.meliputi pengecatan gedung Mapolres, perbaikan ruang pelayanan SIM dan pengadaan meubeler.
    -    Pengadaan perlengkapan kantor (ATK,Barang cetak, alat ,RT, langganan majalah). Meliputi belanja ATK kertas kuarto, Hvs, tinta printer,lakban, pensil,balpoint,spidol, hekter besar/kecil dll;
        a))    Belanja ATK dll Polres;
        b))    Belanja ATK dll Polsek B1 (5 Sat);
        c))    Belanja ATK dll Polsek B2 (11 Sat);
        d))    Belanja ATK dll Polsek persiapan (4 sat).
    -    Perawatan Kendaraan bermotor R4 dan R6 sebanyak 2 unit, meliputi belanja onderdil dan biaya servise.
    -    Perawatan Kendaraan bermotor R2 sebanyak 8 Unit, meliputi belanja onderdil dan biaya servise.
    -    Langganan Daya dan Jasa selama 12 Bulan, meliputi biaya penggunaan telepon dan listrik.
    -    Operasional perkantoran dan pimpinan meliputi ;
Jumlah perjalanan dinas ke Polda Jabar sebanyak 40 kali
(-)    Pelayanan Publik atau birokrasi :
Diarahkan untuk terlaksanannya pelaksanaan pelayanan publik atau birokrasi
Sub Kegiatan :
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.
-    Tilang sebanyak 2461 lembar
-    Bendahara penerimaan 1 orang
-    Pembantu bendahara STNK 1 orang
-    Pembantu bendahara TNKB 1 orang
-    Pelaksana SIM 24 orang
-    Pelaksana samsat 20 orang
    (-)    Pembinaan/penyusunan program rencana kerja dan anggaran
        Penataan manajemen kelembagaan :
    Diarahkan untuk penataan pelaksanaan manajemen kelembagaan Polri.
Jumlah pelaksanaan pembayaran honor pelaksana SIMAK BMN
a).    Operator sebanyak 1 orang
            b).    Penanggungjawab 1 orang
2.    Program Pengembangan Sarpras Kepolisian
1.    Tujuan dan Sasaran
    Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan Materiil Fasilitan dan Jasa.
    Sasarannya untuk terwujudnya pemenuhan Kebutuhan dan Pemberdayaan Materiil Fasilitas dan Jasa, baik dibidang transportasi, komunikasi,peralatan markas dan perumahan termasuk di perbatasan dan daerah tertinggal.
2.    Kegiatan :
a.    Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan    Perkantoran :
Diarahkan untuk menyelenggarakan  perawatan fasilitas perkantoran.
    Sub Kegiatan :
Perbaikan peralatan Fungsional meliputi belanja komponen/suku cadang dan biaya servis.
-    Komputer 6 Unit
-    Komlek 25 Unit
-    senpi 152 Pucuk
-    Alsus 12 Unit
-    Alkes 12 Unit
            b.    Pembangunan materiil dan fasilitas Polri :
                Diarahkan  untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengadaan barang-barang kantor.
                Sub kegiatan :
(-)    Pembangunan gedung kantor
-    Renovasi ruang pelayanan SIM 18 kali
-    Konstruksi 1 kali
                (-)    Pengadaan Meubeler
                    -    Kursi tunggu pemohon SIM 10 buah
                    -    Rak arsip sebanyak 3 buah
3.     Program pengembangan Strategi keamanan dan ketertiban
    1.    Tujuan dan Sasaran
        Tujuannya untuk Mewujudkan strategi keamanan dan ketertiban dalam rangka Pemeliharaan keamanan.
        Sasaran untuk terwujudnya Strategi Keamanan dan Ketertiban.
    2.    Kegiatan :
Pelayanan Publik atau birokrasi :
Diarahkan untuk terlaksanannya pelaksanaan pelayanan publik atau birokrasi.
Sub Kegiatan :
a.    Deteksi Kegiatan Masyarakat  meliputi:
-    Deteksi penyelidikan

-    Penggalangan intelejen
-    pembinaan jaringan intelejen
-    pembentukan jaringan intelejen
-    Giat analisis intelejen            
b.    Membentuk dan pembinaan jaringan informasi meliputi penggalangan individu/kelompok/organisasi masyarakat dalam membantu tugas Polri.
c.    Pendataan dan pengawasan Orang Asing meliputi kegiatan pembuatan STM dan DIOA.
d.    Penertiban, pendataan dan pengawasan Senpi,Handak dan obat terlarang sebanyak 1 giat.
e.    Pendataan dan pengawasan pelaku Tindak Pidana meliputi kegiatan pembuatan SKCK dan pengawasan Ex narapidana.
4.     Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.
    1.    Tujuan dan Sasaran
        Tujuan untuk mewujudkan Pemberdayaan potensi masyarakat ,agar masyarakat terdorong untuk membantu dan bekerjasama dengan Polri.
        Sasaran untuk terwujudnya pemberdayaan Potensi masyarakat antara lain tokoh Agama, Tokoh adat,Tokoh Pemuda, Tokoh Politik Intelektual, Pengusaha, Media massa ,Ormas dan LSM.
        Kegiatan :
Pelayanan publik atau birokrasi :
Diarahkan untuk terlaksanannya pelaksanaan pelayanan publik atau birokrasi.
Sub kegiatan :
(-)    Giat Polmas (Binkamsa, Bintibmas, Binredawan dan Bin Korpolsus) ;terdiri dari pembinaan  
-    Pembinaan Satpam sebanyak 133 orang.
-    Pembinaan Kaposkamling sebanyak 320 orang
-    Pembinaan Polsus kehutanan sebanyak 53 orang.
-    Pramuka sebanyak 109 orang.
-    Pembinaan Sekolah sebanyak 64 kali
-    Organisasi kewanitaan sebanyak 4 kali
-    Pembinaan pesantren sebanyak 80 kali
-    Pembinaan ojeg Kamtibmas sebanyak 80 kali
(-)    Giat Binyanmas
Penyuluhan kamtibmas kepada masyarakat dan instansi
/swasta pengguna jasa pengamanan sebanyak 564 orang.
5.     Program Pemeliharaan Kamtibmas
    1).    Tujuan dan Sasaran
Tujuan untuk mewujudkan kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian dan bebas dari rasa takut, baik secara pisik maupun psikis.
Sasaran untuk terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
    2).    Kegiatan :
a.     Penyelenggaraan Operasional  dan pemeliharaan   Perkantoran :
Diarahkan untuk menyelenggarakan dokumen/surat-surat serta pendistribusian sesuai sasaran laporan dan kegiatan Polri dengan penataan kearsipan.
Sub Kegiatan :
Poliklinik/obat-obatan (termasuk honorarium dokter dan perawat) :
- Bekkes Anggota Polri/Pns dan keluarga Polri/Pns 3 OT.
b.    Pelayanan publik atau Birokerasi :
Diarahkan untuk menyelenggarakan kegiatan penyusunan naskah buku-buku.
Sub kegiatan :
(-)     Penyusunan HTCK Polres Kuningan sebanyak 32 buku.
(-)    Rapat-rapat koordinasi / kerja / dinas / pimpinan kelompok kerja  antara lain :
    -    Rapat Gelar Operasional intern Polres Kuningan 12 kali;
    -    Rapat koordinasi lintas sektoral 6 kali;
    -    arahan pimpinan 4 kali;
    -    rapat penyusunan kepanitiaan 20 kali.
(-)    Pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang.
-    Biaya kirim surat melalui tiki dan Po sebanyak
         1.300 Expl.
(-)    Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.
    -  Penyusunan  LAKIP  TA  2009  dan  Tapja  TA  2010
            sebanyak 1 kali.
(-)    Bantuan pelayanan masyarakat
    - Dukungan operasional kepolisian sebanyak 5 kali
(-)    Menyelenggarakan Turjawali
    melaksanakan turjawali meliputi :
    -    Piket Mako Polres sebanyak 40 orang;
    -    Tahanan anggota sebanyak 4 orang;
    -    Piket Mako Polsek sebanyak 81 orang;
-    Pengaturan program 6-8  sebanyak 10.950 giat ;
-    penjagaan Bank  sebanyak 439 giat;
-    pengawalan Bank dan tahanan oleh sat samapta sebanyak 434 giat;
-    patroli wilayah oleh sat samapta sebanyak 10.950 giat.
        (-)    Penataan manajemen kelmbagaan
            melaksanakan giat pembinaan  meliputi :

            -    Giat Samjas sebanyak 2 kali;
            -    giat Binrohtal sebanyak 48 kali.    
        (-)    Penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL).
            Melaksanakan penyusunan :
            -    Rancangan Renja KL TA 2011 sebanyak 1 kali
            -    Rencana Kerja TA 2011 sebanyak 1 kali
        (-)    Penyusunan RKA-KL, SRAA dan DIPA
            Melaksanakan kegiatan penyusunan
            -    Pemutahiran data sebanyak 3 kali
            -    Penyusunan RKA-KL, pagu indikatif,ideal,TOR dan RAB konsep DIPA 2011.
            -    Perjalanan dinas dalam rangka giat perencanaan sebnayak 14 kali
c.     Pengaturan dan penertiban Kegiatan masyarakat/Instansi
Diarahkan untuk pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat atau instansi.
    Sub Kegiatan :
        (-)    Menyelenggarakan turjawali
    -    Pengaturan lantas sebanyak 730 giat
    -    Penjagaan pos gatur lantas 730 giat
    -    Pengawalan    sebanyak 370 kali
    -    Patroli lantas sebanyak 365 giat
    -    Rekayasa lalulintas     sebanyak 344 kali
    -    Dikmas lantas sebanyak 241 kali
d.     Dukungan Umum
Diarahkan untuk pemulihan keamanan melalui darurat polisionil, menyelenggarakan operasi Kepolisian serta pemulihan daerah konflik vertikan maupun horizontal.
Sub Kegiatan :
    -    Dukungan Operasional Kepolisian. Mendukung giat lidik sidik laka lantas sebanyak 128 laka.
    e.    Pelayanan keamanan
Diarahkan untuk peningkatan disiplin/kinerja  anggota Polri dalam melaksanakan pelayanan keamanan.
Sub kegiatan :
(-)    Pembinaan Pengamanan Polri :
-    Penyelidikan Paminal 4 kasus;
-    Penyidikan Provos 22 kasus;
-    Sidang komisi kode etik Polri 0 kasus;
-    Sidang disiplin 21 kasus.
        (-)    Bantuan pelayanan masyarakat
Dukungan bantuan pelayanan masyarakat pada tingkat Polsek sebanyak 12 kali.
(-)    Menyelenggarakan operasi Kepolisian meliputi :
            -    Operasi Simpatik sebanyak 20 hari;
            -    Operasi citra lantas sebanyak 10 hari;
            -    Operasi Patuh sebanyak 7 hari.
            -    Operasi lilin sebanyak 1 hari.
6.     Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
1).    Tujuan dan Sasaran
        Tujuan untuk mewujudkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
        Sasaran Untuk terwujudnya peningkatan pengungkapan dan penyelesaian perkara Kejahatan konvensional.
        Kegiatan
Pelayanan Publik atau Birokrasi.

Diarahkan untuk terlaksanannya pelaksanaan pelayanan publik atau birokrasi.
Sub Kegiatan :
a.    Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
-    Biaya perawatan tahanan oleh Polres dan Polsek selama 9.855 OH.
-    Biaya Penyidikan/pemeriksaan oleh Fungsi Reskrim sebanyak :
a))    Kasus sulit 2 kasus
b))    kasus sedang 13 kasus
c))    kasus mudah 210 kasus
d))    Tipiring 174 kasus
b.    Bantuan Teknik Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana sebanyak 340 kasus.
    


 
BAB III
RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

I.    Rencana Strategi
1.    Visi dan Misi Polri
a.    Visi Polri
"Terwujudnya  postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakan hukum".
  b.    Misi Polri
Berdasarkan  pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polri yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :
-    Memberikan  perlindungan, pengayoman dan pelayanan    kepada  masyarakat  (meliputi aspek security, surety, safety dan peace)  sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
-    Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya  preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (law abiding citizenship).
-    Menegakan  hukum  secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi  supremasi  hukum  dan  hak  asasi  manusia  menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
-    Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap  memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam  bingkai integrasi wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
-    Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana  prasarana dan meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri

sehingga   dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
c.       Visi Polda Jabar
"Terwujudnya Postur Polri jajaran Polda Jabar yang profesional, bermoral, modern  dan dipercaya masyarakat tahun 2014 ".
d.       Misi Polda Jabar
-    Meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat melalui bimbingan, pengayoman, perlindungan, penyelamatan, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat.
-    Mengembangkan perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial.
-    Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara keamanan ketertiban kelancaran lalu lintas.
-    Menegakan hukum secara independen, tidak diskriminasi, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
-    Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup.
-    Meningkatkan nilai moral dan agama dalam sikap dan prilaku kehidupan.
-    Mendukung upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam  mensukseskan pembangunan.
                   e       Visi Polres Kuningan
    "Terwujudnya Postur jajaran Polres Kuningan yang profesional, bermoral dan modern serta meningkatkan kemitraan dalam meraih dukungan dan kepercayaan masyarakat."
a.    Misi Polres Kuningan
-    Meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat melalui bimbingan, pengayoman, perlindungan, penyelamatan, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat.
-    Mengembangkan perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat serta membentuk organisasi Polmas untuk menyelesaikan masalah sosial.
-    Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
-    Menegakan hukum secara independen, tidak diskriminasi, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
-    Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup.
-    Meningkatkan nilai moral dan agama dalam sikap dan prilaku kehidupan.
-    Mendukung upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam  mensukseskan pembangunan.

II.    Tujuan Jangka Menengah
1.    Terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif bagi penyelenggaraan
2.    pembangunan nasional di  Wilayah hukum Polres Kuningan.
3.    Meningkatnya kualitas Polri selaku aparat Penegak Hukum yang konsisten dan berkeadilan, bebas KKN dan menjunjung tinggi HAM, termasuk yang memiliki integritas dan kemampuan yang profesional serta bertindak tegas, adil dan berwibawa.
4.    Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum seluruh lapisan masyarakat.
5.    Meningkatkan kinerja Polri yang lebih profesional dan  proporsionalisme hingga dipercaya dan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat.
6.    Terciptanya kerukunan umat beragama, antar suku dan etnis serta golongan dalam kerangka Interaksi sosial serta tumbuhnya   kesadaran guna menjamin keutuhan bangsa Indonesia.
7.    Memelihara dan mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
8.    Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum supaya  memungkinkan masyarakat mempunyai kepercayaan dan kemampuan  berpartisipasi dalam mendukung operasi kepolisian.
9.    Membangun kepercayaan (Trust) dari masyarakat sebagai  organisasi  yang peduli dan kredibel, mampu membangun kerja sama (Partnership dan Networking) dengan stakeholders guna menciptakan rasa aman  dan membangun kesempurnaan  (strive for excellence)  agar semakin tangguh menghadap kompleksitas kejahatan.
III.     Sasaran Prioritas Tahun 2010
Sasaran prioritas tahun 2010 yang diimplementasikan di jajaran Polres Kuningan adalah sebagai berikut :
1.    Meningkatkan kemampuan lidik sidik personel Reskrim Polres Kuningan dengan mengikut sertakan dalam program pendidikan dan latihan pengembangan kemampuan dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi yang dilaksanakan oleh satuan atas.
2.    Mengusulkan penataan struktur organisasi Polres Kuningan dan Polsek yang sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya dari Pospol menjadi Polsek.
3.    Tertanganinya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polres Kuningan.
4.    Meningkatkan giat Intelijen dalam mendeteksi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan dan ancaman kamtibmas di wilayah hukum Polres Kuningan.
5.    Melaksanakan pelatihan fungsi Reskrim guna meningkatkan kualitas personel penyidik Sat Reskrim maupun Polsek.
6.    Melaksanakan giat implementasi Polmas dengan mengedepankan Fungsi Binamitra dan seluruh personel Polsek  sebagai ujung tombak dalam mengoptimalkan Forum Komunikasi Masyarakat.
7.    Meningkatkan  pelaksanaan pengawasan oleh Pimpinan baik intern Satuan fungsi maupun Polsek.
8.    Meningkatkan kerjasama dengan Instansi, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Intelektual serta LSM dalam menangani  permasalahan Kamtibmas.
9.    Pemberdayaan kekuatan an perkuatan penyidikan dan penyelidikan, baik sarana dan prasarana yang sudah ada maupun yang akan diperlukan dalam upaya mewujudkan Polri sebagai aparat penegak hukum terdepan.
10.    Persiapan dan pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 melalui penciptaan kondisi sampai dengan pelaksanaan yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
11.    Membangun kemitraan denan seluruh komponen dan berbagai pihak yang ada dalam masyarakat dengan cara meningkatkan intensitas dialog dan komunikasi sosial dengan masyarakat, mengaktifkan kegiatan Forum Silaturahmi Kamtibmas pada tingkat Polres dan Polsek serta memberdayakan masyarakat untuk ikut serta mengelola kamtibmas secara swakarsa.
12.    Meningkatkan kerja sama antara Polri dengan berbagai pihak baik masyarakat maupun instansi lintas sektoralagar mampu merumuskan solusi pemecahan setiap permasalahan dan menemukan langkah-langkah konkret dalam upaya penyelesaian.
13.    Mewujudkan dukungan positif dari berbagai pihak atas kinerja Polres Kuningan dengan kegiatan sebagai berikut :
a.    Pelaksanaan tugas secara profesional, tidak diskriminatif dan transparan.
b.    Tidak melakukan perbuatan dan tingkah laku yang dapat merusak citra Polri dan menampilkan prilaku yang agamis.
c.    Menyelesaikan setiap permasalahan secara tuntas tanpa menimbulkan dampak negatif.
d.    Menghormati peran dan tugas masing-masing instansi agar tidak terjadi intervensi dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
14.    Menegakan supremasi hukum sebagai salah satu clean and good govermence melalui kegiatan :
a.    Menempatkan hukum sebagai panglima sehingga setiap langkah yang dilakukan selalu mengedepankan ” Analisa yuridis”.
b.    Utamakan ”Independensi” penyidik dalam proses penanganan kasus tindak pidana yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel.
c.    Obyektif dan ”tidak diskriminasi” dalam proses penegakan supremasi hu

2011-03-11 10:35:36 polres kuningan 10.00 PID POLDA JAWA BARAT