Detail Berita

Data HTCK Polres Cirebon Kota Cirebon Tahun 2011

News1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIREBON KOTA







HUBUNGAN TATA CARA KERJA
( HTCK )

DI LINGKUNGAN

POLRES CIREBON KOTA




























KEPUTUSAN KAPOLRES CIREBON KOTA

NOMOR : KEP/          / I /2011, TANGGAL       JANUARI  2011


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIREBON KOTA





HUBUNGAN TATA CARA KERJA ( HTCK )
DI LINGKUNGAN POLRES CIREBON KOTA


BAB I
PENDAHULUAN

1.    Umum
a.    Sejalan dengan adanya reformasi birokrasi Polri yang pada intinya menghendaki perlu adanya suatu perubahan pada tubuh Polri baik perubahan yang menyangkut aspek struktural, aspek kultural maupun aspek instrumental dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
b.    Perubahan dari aspek instrumental ditandai adanya penyempurnaan atau pembaharuan berbagai piranti lunak atau aturan-aturan yang ada / berlaku pada Polri dan mengatur tentang mekanisme kerja atau hubungan kerja antar pejabat dilingkungan Polri, baik ditingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek.
c.    Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu disusun Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) dilingkungan Polres.

2.    Dasar
a.    Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b.    Surat Keputusan  Kapolri No. Pol. : Skep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, tentang validasi organisasi Polri.
c.    Keputusan  Kapolri    Nomor :  Kep/366/VI/2010   tanggal   14  Juni  2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan–satuan Organisasi Tingkat Polres.
d.    Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.
e.    Keputusan Kapolri Nomor : Kep/425/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010, tentang Pedoman Cara penyusunan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) dilingkungan Polri.
f.    Keputusan Kapolres Kota Cirebon Nomor : Kep/20/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Renja Polres Cirebon Kota tahun 2011.

3.    Maksud dan Tujuan
a.    Maksud.
Pokok-pokok HTCK ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman Kerja bagi seluruh pejabat di lingkungan Polres dalam menyelenggarakan fungsi dan pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan.

b.    Tujuan.
Pokok – pokok HTCK ini, bertujuan untuk mencapai keseragaman tindakan dan langkah  dalam pelaksanaan tugas, sehingga tercapai pelaksanaan tugas pokok dan kondisi kerja yang tertib, teratur, efektif dan harmonis.
/   4.  Ruang . . . . .

4.    Ruang Lingkup
Pokok-pokok HTCK dan Pertelaan Tugas  tingkat Polres ini menyangkut tugas, fungsi dan pokok-pokok HTCK meliputi hubungan antar fungsi di Lingkungan jajaran Polres.

5.    Tata Urut
a.    BAB    I    PENDAHULUAN
b.    BAB    II    TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN
c.    BAB     III    POKOK-POKOK HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA
d.    BAB    IV    PENGAWASAN dan PENGENDALIAN
e.    BAB    V    PENUTUP

6.    Pengertian – Pengertian
a.    Hubungan adalah perwujudan saling keterkaitan antar unsur-unsur pengemban fungsi-fungsi dalam suatu organisasi.
b.    Tata Cara Kerja adalah aturan-aturan yang harus diikuti dalam melaksanakan kerja di lingkungan organisasi sesuai dengan struktur dan hubungan fungsional antar komponen organisasi tersebut.
c.    Fungsi adalah kegiatan-kegiatan sejenis yang dikelompokan dan merupakan penjabaran tugas pokok organisasi.
d.    Hubungan Vertikal adalah ketertarikan antar komponen dalam rangka kodal yang bersifat berjenjang dari atas kebawah dan sebaliknya.
e.    Hubungan Horisontal adalah ketertarikan antar komponen dalam rangka koordinasi yang bersifat sejajar atau setingkat dan dapat melipui antar fungsi.
f.    Hubungan Diagonal adalah ketertarikan antar komponen secara fungsional sifatnya tindak vertical dan dapat menjangkau eselon lain yang lebih tinggi maupun antar instansi.
g.    Hubungan Lintas sektoral adalah hubungan kerja sama dengan instansi / lembaga di luar Polri dalam rangka kegiatan dan pelaksanaan fungsi teknis yang menjadi tanggung jawabnya.




BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN

7.    Tugas Pokok Kapolres dan Waka Polres
a.    Kapolres
1)    Tugas
Menyelenggarakan tugas Pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2)    Fungsi
a)    pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat izin / keterangan serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b)    pelaksanaan fungsi Intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (aerly detection) dan peringatan dini (early warning).
c)    penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

/   d)   pembinaan . . . . .
d)    pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
e)    pelaksanaan fungsi Sabhara meliputi :
(1)    kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring).
(2)    kengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta pengamanan objek vital, periwisata dan Very Importan Person (VIP).
f)    pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi :
(1)    kegiatan Turjawali Lantas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
(2)    kegistrasi dan identifikasi kendaraan bermoor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
g)    pelaksanaan fungsi kepolisian perairan meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
h)    pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


b.    Waka Polres
1)    Tugas
Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh Sub Satuan Kerja organisasi dalam jajaran Polrs dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres Cirebon Kota dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

2)    Fungsi
a)    membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasai, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres.
b)    dalam batas kewenangannya memimpin Poles dalam hal Kapolres berhalangan.
c)    memberikan saran pertimbnagan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

8.    Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kegiatan Seksi
a.    Seksi Pengawasan ( Si Was )
1)    Tugas
Melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2)    Fungsi
a)    pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja.
/   b)  pengawasan . . . . .
b)    pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
c)    pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa.
d)    pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan.

3)    Dalam melaksanakan tugas Siwas dibantu oleh :
a)    subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal), yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang operasional oleh semua unit kerja, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
b)    subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin), yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang pembinaan meliputi personel, materiil, fasilitas, dan jasa.

4)    Kegiatan
a)    melaksanakan supervisi ke semua unit kerja secara berkala.
b)    melaksanakan verifikasi mutasi pejabat dilingkungan Polres dan Polsek.
c)    menelaah laporan kegiatan fungsi.
d)    melaksanakan pengkajian masalah yang dilaporkan.
e)    melaksanakan koordinasi dengan fungsi terkait.
f)    membuat laporan bulanan.
g)    membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan.

b.    Seksi Propam ( Si Propam )
1)    Tugas
Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

2)    Fungsi
a)    pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
b)    penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres.
c)    pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel.
d)    pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi.
e)    penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

3)    Dalam melaksanakan tugas Sipropam dibantu oleh :
a)    Unit Provos, yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi.
b)    Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.
/ 4) Kegiatan . . . .
4)    Kegiatan
a)    menerima laporan / pengaduan masyarakat dan anggota.
b)    melaksanakan pengkajian atas pengaduan masyarakat dan anggota.
c)    mengkoordinasi dengan fungsi terkait pulbaket.
d)    melaksanakan pemeriksaan terhadap pers yg bermasalah.
e)    melaksanakan Giat penegakan disiplin.
f)    Melaksanakan sidang disiplin / Kode Etik  /Sidang Profesi.
g)    menyusun Laporan Akreditasi Profesi Polri.
h)    mengajukan rekom.
i)    melaksanakan Laporan dan administrasi umum.
j)    melaksanakan Binteknis.


c.    Seksi Keuangan ( Si Keu )
1)    Tugas
Melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verfikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

2)    Fungsi
a)    pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi.
b)    pembayaran gaji personel Polri.
c)    penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

3)    Dalam melaksanakan tugas Sikeu dibantu oleh :
a)    Subseksi Administrasi (Subsimin), yang bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan.
b)    Subseksi Gaji (Subsigaji), yang bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri.
c)    Subseksi Akuntansi dan Verifikasi (Subsiakunver), yang bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.
d)    Subseksi Data (Subsidata), yang bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4)    Kegiatan
a)    mendistribusikan gaji.
b)    mengajukan penggajian dan tunjangan.
c)    membuat neraca keuangan.
d)    membuat Laporan Realisasi anggaran.
e)    pembukuan dan akutansi.
f)    membuat buku kas.
g)    mengecek sahnya tagihan.
h)    melaksanakan binteknis perwabku.
i)    mengecek Kelengkapan Perwabku.
j)    membuat Laporan Perwabku.
k)    membuat Laporan bulanan kinerja, usulan renbut.


d.    Seksi Umum ( Si Um )
1)    Tugas
Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

/ 2) Fungsi . . . . 
2)    Fungsi
a)    pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polres.
b)    pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

3)    Dalam melaksanakan tugas Sium dibantu oleh :
a)    Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan (Subsimintu), yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.
b)    Subseksi Pelayanan Markas (Subsiyanma), yang bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

4)    Kegiatan
a)    menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan perencanaan polres.
b)    membuat dan mengajukan rencana kebutuhan personel dan anggaran termasuk membuat rincian anggaran biaya Seksi umum.
c)    membuat Rencana Kegiatan Seksi umum.
d)    meneliti naskah dinas, tata naskah dan registrasi naskah dinas dari Bag/Sat/Sie dilingkungan polres dan Polsek.
e)    melaksanakan pendistribusian surat sesuai disposisi Pimpinan.
f)    mereproduksi dan mendistribusikan naskah dinas di lingkungan polres.
g)    mengarsipkan naskah dinas meliputi pemeriksaan, pengklasifikasian serta pemeliiharaan dan penyimpanan naskah dinas di lingkungan Polres.
h)    memelihara dan merawat Sarpras yangg menjadi tanggung jawab Polres.
i)    menyelenggarakan kegiatan protokoler, upacara dan rapat pimpinan.
j)    melaksanakan kegiatan kantor pos di lingkungan Polres.
k)    membuat Laporan Evaluasi Kinerja bulanan dan pelaks giat lainnya.

e.    Seksi Tehnik Informatika Polisi ( Si Tipol )
1)    Tugas
Menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

2)    Fungsi
a)    pemeliharaan jaringan komunikasi  dan data, serta pelayanan telekomunikasi.
b)    penyelenggaraan sistem informasi kriminal, yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal.
c)    penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.

3)    Dalam melaksanakan tugas Sitipol dibantu oleh :
a)    Subseksi Teknologi Komunikasi (Subsitekkom), yang bertugas melaksanakan pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi.
b)    Subseksi Teknologi Informasi (Subsitekinfo), yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi meliputi pengumpulan dan pengolahan data Polres serta sistem informasi kriminal.

4)    Kegiatan
a)    melaksanakan pemeliharaan  jaringan informasi komunikasi radio dan data serta pelayanan komunikasi.
/ b) melaksanakan . . . .
b)    melaksanakan penyajian data informasi criminal dan multimedia.
c)    melaksanakan evaluasi kinerja Tupoksi Si TIPOL.
d)    melaksanakan bimbingan tehnis TIPOL ke Polsek Jajaran.
e)    melaksanakan penyusunan laporan rutin dan laporan insidentil.
f)    melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan.


9.    Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kegiatan Bagian
a.    Bagian Operasional ( Bag Ops )
1)    Tugas
Merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

2)    Fungsi
a)    penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian.
b)    perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian.
c)    perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah.
d)    pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi.
e)    pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.
f)    pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

3)    Dalam melaksanakan tugas Bag Ops dibantu oleh
a)    Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops), yang bertugas:
(1)    menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi.
(2)    melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

b)    Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops), yang bertugas:
(1)    melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian.
(2)    mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan.
(3)    mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.

c)    Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas), yang bertugas:
(1)    mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres.
(2)    meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

4)    Kegiatan
a)    Subbag Bin Ops
(1)    menyusun Prinlaks dan Sprin Ops.
(2)    melaksanakan koordinasi intern dan ektern.
(3)    menyiapan sarpras duk Ops.
(4)    mengajukan renbut gar Ops.
(5)    melaksanakan Lat Pra Ops.
/ (6) membuat . . . . .
(6)    membuat Laporan hasil Ops.

b)    Subbag Dal Ops
(1)    membuat anev ops.
(2)    mengendalikan pelaks ops.
(3)    mengkompulir data hasil ops.
(4)    membuat panel data.

c)    Subbag Humas
(1)    melaksanakan giat Penerangan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Tupoksi Kepolisian.
(2)    melaksanakan kerja sama dengan media cetak dan elektronik.
(3)    melaksanakan dokumen liput giat satuan.
(4)    menyiapkan bahan / data utk press rilis; dan meluruskan opini publik .
(5)    melaksanakan monitor terhadap informasi media.
(6)    memberikan binteknis kehumasan kepada Polsek Jajaran.
(7)    membuat laporan dan adm.

b.    Bagian Perencanaan ( Bag Ren )
1)    Tugas
Menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

2)    Fungsi
a)    penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja, dan Renja.
b)    penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
c)    pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

3)    Dalam melaksanakan tugas Bagren dibantu oleh :
a)    Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar), yang bertugas:
(1)    membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja.
(2)    membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.

b)    Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar), yang bertugas:
(1)    membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres.
(2)    menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

4)    Kegiatan
a)    Subbag Progar
(1)    menyusun dan melaksanakan pemutakhiran data dalam rangka menentukan kebutuhan anggaran Satker.
/ (2) merencanakan . . . . .
(2)    merencanakan dan menyusun RKA-KL dan DIPA tingkat Satker.
(3)    menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference ( TOR ).
(4)    menyusun dan membuat Rincian Anggaran dan Biaya ( RAB ).
(5)    merencanakan dan menyusun penetapan kinerja Polres.
(6)    melaksanakan revisi RKA-KL dan DIPA.
(7)    memberikan sosialisasi dan arahan teknis hasil penyusunan RKA-KL dan DIPA Satker.
(8)    mengumpulkan dan mengkompulir data dan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Renja dan Renja Satker.
(9)    menyusun HTCK tingkat Satker.
(10)    menyusun dan membuat telaahan staf tingkat Satker.
(11)    melaksanakan sosialisasi Reformasi Birokrasi Polri (RBP).
(12)    membuat adm pelaporan.

b)    Subbag Dalgar
(1)    menyusun rencana penyerapan anggaran Satker.
(2)    mengumpulkan dan mengkompulir data dan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Renstra dan Renstra Satker.
(3)    mengumpulkan, mengelola data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran.
(4)    membuat laporan realisasi anggaran (LRA).
(5)    menyusun bahan analisa dan evaluasi terhadap anggaran.
(6)    melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap anggaran.
(7)    membuat laporan pelaksanaan Triwulan DIPA.
(8)    menerima dan mengecek usulan anggaran yang diajukan oleh Sub Satker.
(9)    membuat adm pelaporan.

c)    Ur Min
(1)    membuat rencana kegiatan.
(2)    menyelenggarakan pengolahan program dan anggaran.
(3)    menyusun tim Pokja dalam rangka pelaksanaan bidang perencanaan dan anggaran.
(4)    mengkompulir dan mendistribusikan surat masuk dan keluar.


c.    Bagian Sumber Daya ( Bag Sumda )
1)    Tugas
Melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

2)    Fungsi
a)    Pembinaan dan administrasi personel, meliputi:
(1)    pembinaan karier personel Polres antara lain Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres.
(2)    perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan.
(3)    pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa personel dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api.
(4)    pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung.
(5)    pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya.
/ b) pembinaan . . . . .
b)    Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain:
(1)    menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum, peralatan khusus, senjata api, dan angkutan.
(2)    melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara  (SIMAK BMN).
(3)    memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air dan telepon.

c)    Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain:
(1)    memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel Polres beserta keluarganya.
(2)    memberikan pendapat dan saran hokum.
(3)    melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat.
(4)    menganalisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.
(5)    berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah.

3)    Dalam melaksanakan tugas Bag Sumda dibantu oleh
a)    Subbagian Personel (Subbagpers), yang bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.
b)    Subbagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras), yang bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.
c)    Subbagian Hukum (Subbagkum), yang bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

4)    Kegiatan
a)    Subbag Pers
(1)    menyusun Rengiat Subbag Pers.
(2)    menyelenggarakan latihan fungsi .
(3)    menyusun rencana mutasi personil.
(4)    menyusun UKP dan UKG.
(5)    mengusulkan tanda penghargaan personil.
(6)    melaksanakan DPK (Dewan Pertimbangan Karier) jabatan berpangkat IPTU kebawah.
(7)    membantu penyelenggaraan seleksi penerimaan calon anggota Polri.
(8)    melayani pembuatan KTA, KPI, ijin cuti, perjalanan dinas, pembuatan sprint anggota.
(9)    melaksanakan sidang NTCR.
(10)    mengusulkan pengakhiran dinas.
(11)    melaksanakan Binrohtal.
(12)    melaksanakan pelayanan kesehatan personil dan keluarganya.
(13)    melaksanakan pemakaman anggota yang meninggal dunia.
(14)    melayani usulan catur sakti.
(15)    mengusulkan penggantian biaya pengobatan anggota Polri dan PNS yang sakit ( restitusi ) .
(16)    mengusulkan personil Polri / PNS untuk mengikuti Dikjur dan Dikbang, Latkatpuan.
(17)    melaksanakan kesamaptaan jasmani.
(18)    melaksanakan Adm pelaporan.
(19)    melaksanakan tugas Kepolisian lainnya.
/ b) subbag . . . . .
b)    Subbag Sarpras
(1)    menyusun Rengiat Subbag Sarpras.
(2)    mengusulkan pelaksanaan psikotest pemegang senpi.
(3)    melayani pembuatan kartu senpi.
(4)    mengusulkan kebutuhan Matfasjas.
(5)    menyelenggarakan pendistribusian BBM.
(6)    menyelenggarakan pendistribusian Kaporlap.
(7)    menyelenggarakan pendataan SIMAK BMN.
(8)    melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses lelang pengadaan barang/jasa.
(9)    melaksanakan pemeliharaan matfasjas.

c)    Subbag Hukum
(1)    memberikan bantuan hukum dan nasihat hukum kepada anggota Polri dan PNS.
(2)    menyelenggarakan penyuluhan hukum.
(3)    menyampaikan usulan saran pendapat hukum ke Bidkum Polda.
(4)    memberikan masukan dan koordinasi dengan pengemban fungsi hukum dengan Instansi lain.


d.    Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ( SPKT )
1)    Tugas
Memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

2)    Fungsi
a)    pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahun Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
b)    pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
c)    pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet).
d)    pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
e)    penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bag Ops.

3)    Kegiatan
a)    Ka SPKT
(1)    melaporkan situasi Kamtibmas kepada Waka / Kapolres
(2)    mengecek kehadiran anggota SPKT.
(3)    mengecek kondisi sarana, prasarana dan ATK yang diperlukan.
(4)    memimpin serah terima tugas jaga fungsi.
(5)    memberikan paparan tentang gangguan Kamtibmas yang menonjol kepada Ka SPKT yang bertugas berikutnya.
(6)    mendatangi TKP bersama fungsi terkait untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan Olah TKP.

/ (7) memonitor . . . . .
(7)    memonitor pelaksanaan tugas pelayanan maupun opsnal di Polres dan situasi kamtibmas di jajaran Polsek.
(8)    mengajukan rencana kebutuhan / anggaran.

b)    Unit I, II dan III
(1)    melakukan koordinasi dengan instansi terkait, berkaitan dengan situasi kamtibmas ( PLN, Telkom, Damkar, Derek ).
(2)    membantu Ka SPKT dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
(3)    melaksanakan tugas Ka SPKT apabila Ka SPKT berhalangan.
(4)    membantu tugas Banit dalam pelayanan kepada masyarakat.

c)    Banit
(1)    membuat Laporan Polisi (LP).
(2)    membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL).
(3)    membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK).
(4)    mendatangi TKP bersama fungsi terkait untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan Olah TKP.
(5)    memelihara sarana prasarana yang ada guna penigkatan pelayanan kepada masyarakat.
(6)    melaporkan kondisi sarana prasarana kepada Unit.



10.    Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kegiatan Satuan
a.    Satuan Intelijen Keamanan ( Sat Intelkam )
1)    Tugas
Menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

2)    Fungsi
a)    pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres.
b)    pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.
c)    pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah.
d)    pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres.
e)    penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
f)    penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan.
g)    penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegiatan politik .
h)    pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.



/ 3) dalam . . . . .
3)    Dalam melaksanakan tugas Sat Intelkam dibantu oleh :
a)    Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, mengumpulkan, menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah, serta persandian, pendokumentasian, penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik, penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres, dan pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.
b)    Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, memberikan pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, STTP, rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak, SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, dan melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.
c)    Unit, terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Unit, yang bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional meliputi kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi dan penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

4)    Kegiatan
a)    Urusan pembinaan operasi
(1)    merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksanaan fungsi Intel serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya.
(2)    mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi opsnal intelkam.
(3)    mengumpulkan, mencatat, mengolah dan menyajikan data informasi/baket yang berhubungan dengan situasi kamtibmas.
(4)    menyusun, merumuskan dan menyampaikan produk-produk intelijen yang bersifat periodikmaupun insidentil yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
(5)    menyelenggarakan dokumen Intelijen.
(6)    mengadakan koordinasi kegiatan produksi dan dokumentasi baik di lingkungan Sat Intelkam maupun dengan instansi lainnya.

b)    Urusan administrasi dan tata usaha
(1)    menyusun  dan membuat laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.
(2)    menyelenggarakan kegiatan  administrasi umum  personel dan materiil logistic.
(3)    menyelenggarakan ketatausahaaan dan urusan dalam.
(4)    melakukan analisis terhadap setiap perkembangan keadaan yang dapat berdampak pada situasi kemanan dan ketertiban masyakarat.
(5)    menyusun prakiraan intntelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis serta mendokumentasikan produk intelijen.

c)    Unit I
(1)    melaksanakan kegiatan operasional Intelijen keamanan guna terlaksananya deteksi dini (early detection), peringatan dini (early warning) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personil dalam aspek politik.
(2)    mengumpulkan bahan keterangan yang berkaitan dengan aspek politik
(3)    mendokumentasikan dan menyajikan hasil kegiatan dibidang aspek politik.

/ (4) melakukan . . . . .
(4)    melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh politik, LSM, Omas, Mahasiswa.
(5)    mengumpulkan, menyimpan dan pemutakhiran  biodata tokoh formal atau informal pada aspek sosial politik.
(6)    menyusun perkiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat pehatian pimpinan.

d)    Unit II
(1)    melaksanakan kegiatan operasional Intelijen keamanan guna terlaksananya deteksi dini (early detection), peringatan dini (early warning) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personil dalam aspek ekonomi.
(2)    mengumpulkan bahan keterangan yang berkaitan dengan aspek ekonomi.
(3)    mendokumentasikan dan menyajikan hasil kegiatan dibidang aspek ekonomi.
(4)    melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh politik, LSM, Omas, Mahasiswa.
(5)    mengumpulkan, menyimpan dan pemutakhiran  biodata tokoh formal atau informal pada aspek ekonomi.
(6)    menyusun perkiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat pehatian pimpinan.

e)    Unit III
(1)    melaksanakan kegiatan operasional Intelijen keamanan guna terlaksananya deteksi dini (early detection), peringatan dini (early warning) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personil dalam aspek sosial budaya.
(2)    mengumpulkan bahan keterangan yang berkaitan dengan aspek sosial budaya.
(3)    mendokumentasikan dan menyajikan hasil kegiatan dibidang aspek sosial budaya.
(4)    melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh politik, LSM, Omas, Mahasiswa.
(5)    mengumpulkan, menyimpan dan pemutakhiran  biodata tokoh formal atau informal pada aspek sosial budaya.
(6)    menyusun perkiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat pehatian pimpinan.

f)    Unit IV dan Unit V
(1)    melaksanakan kegiatan operasional Intelijen keamanan guna terlaksananya deteksi dini (early detection), peringatan dini (early warning) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personil dalam aspek keamanan.
(2)    mengumpulkan bahan keterangan yang berkaitan dengan aspek keamanan.
(3)    mendokumentasikan dan menyajikan hasil kegiatan dibidang aspek keamanan.
(4)    melakukan penggalangan terhadap pelaku tindak pidana, residivis,rutan, dan lembaga pemasyarakatan.
(5)    mengumpulkan, menyimpan dan pemutakhiran  biodata tokoh formal atau informal pada aspek keamanan.
(6)    menyusun perkiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat pehatian pimpinan.


/ g) unit . . . . .
g)    Unit VI
(1)    melaksanakan kegiatan operasional Intelijen keamanan guna terlaksananya deteksi dini (early detection), peringatan dini (early warning) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personil dalam pengawasan sendak dan orang asing.
(2)    mengumpulkan bahan keterangan serta Pendaftaran yang berkaitan dengan orang asing yang berada di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
(3)    mengumpulkan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah hokum Polres Cirebon Kota.
(4)    mamantau, mengumpulkan dan mengolah bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing.
(5)    menyusun daftar nama-nama orang asing tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah hokum Polres Cirebon Kota.
(6)    mendokumentasikan dan menyajikan hasil kegiatan dibidang pengawasan sendak .
(7)    melakukan penggalangan terhadap lembaga legislatif, eksekutif, instansi pemerintah /swasta, perusahaan asing, perbankan, perusahaan yang menggunakan TKA.
(8)    mengumpulkan, menyimpan dan pemutakhiran  biodata tokoh formal atau informal pada aspek pengawasan sendak dan orang asing.
(9)    menyusun perkiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat pehatian pimpinan.
(10)    melakukan pendataan terhadap toko-toko yang menjual bahan kimia.
(11)    melakukan pendataan terhadap pemegang senjata bela diri baik instansi maupun perorangan.


b.    Satuan Reserse Kriminal ( Sat Reskrim )
1)    Tugas
Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

2)    Fungsi
a)    pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
b)    pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c)    pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
d)    penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
e)    pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.
f)    pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g)    penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

3)    Dalam melaksanakan tugas Sat Reskrim dibantu oleh :
a)    Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
/ b) urusan . . . . .
b)    Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
c)    Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum
d)    Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4)    Kegiatan
a)    Urbin Ops
(1)    melaksanakan pembinaan Personil satuan reskrim melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya.
(2)    mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.
(3)    melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait.
(4)    mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan.
(5)    mengkordinasikan Giat unit-unit Opsnal.
(6)    memberikan pelayanan terhadap keluhan masyarakat dalam penanganan  kasus.
(7)    melaksanakan Latkat puan fungsi Reskrim.
(8)    melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik.
(9)    melaksanakan pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
(10)    melaksanakan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
(11)    pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
b)    Urmintu
(1)    menyusun perencanaan satuan reserse untuk jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran.
(2)    melakukan pemeliharaan, perawatan administrasi dan ketata usahaan personel satuan reskrim.
(3)    menginventarisir dan memelihara barang milik Negara untuk input SIMAK-BMN.
(4)    menyelenggarakan laporan pertanggung jawaban keuangan
(5)    menyusun Lakip meliputi analisis target pencapaian kinerja, sasaran, program dan anggaran.
(6)    menyusun laporan bulanan, tahunan dan lima tahunan.

c)    Urusan Ident
(1)    Melakukan pengambilan sidik jari untuk kepentingan identifikasi dan pelayanan umum.
(2)    Mendokumentasi foto-foto yang berkaitan dengan penangnan perkara.
(3)    Memanfaatkan tehnologi informasi untuk menggambarkan sketsa wajah seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana.
(4)    Melakukan pengambilan gambar kegiatan olah TKP.

d)    Unit Idik I
(1)    menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan Giat penyelidikan dan penyidikan.
(2)    melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan.
/ (3) menyelenggarakan . . . . .
(3)    menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik.
(4)    menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan  giat Lidik Sidik.
(5)    melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan.
(6)    menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Resum .
(7)    melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan.
(8)    mendatangi dan melakukan olah TKP.
(9)    menyelenggarakan rekontruksi.

e)    Unit Idik II
(1)    menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan Giat penyelidikan dan penyidikan.
(2)    melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan.
(3)    menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik.
(4)    menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan  giat Lidik Sidik.
(5)    melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan.
(6)    menyelenggarakan lidik dan sidik tindak pidana Curanmor.
(7)    melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan.
(8)    mendatangi dan melakukan olah TKP serta menyelenggarakan rekontruksi.

f)    Unit Idik III
(1)    menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan Giat penyelidikan dan penyidikan
(2)    melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan
(3)    menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik
(4)    menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan  giat Lidik Sidik
(5)    melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan
(6)    menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana PPA
(7)    melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan
(8)    mendatangi dan melakukan olah TKP.
(9)    menyelenggarakan rekontruksi

g)    Unit Idik IV
(1)    menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan Giat penyelidikan dan penyidikan.
(2)    melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan.
(3)    menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik.
/ (4) menganalisis . . . . .
(4)    menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan  giat Lidik Sidik.
(5)    melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan.
(6)    menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana PPA.
(7)    melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan.
(8)    mendatangi dan melakukan olah TKP.
(9)    menyelenggarakan rekontruksi.

c.    Satuan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang ( Sat Narkoba )
1)    Tugas
Melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

2)    Fungsi
a)    penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan precursor.
b)    pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
c)    pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres.
d)    penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Sat Narkoba.

3)    Dalam melaksanakan tugas Sat Narkoba dibantu oleh :
a)    Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.
b)    Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
c)    Unit, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres.

4)    Kegiatan
a)    Urbin Ops
(1)    melaksanakan pembinaan Personil Satnarkoba melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya.
(2)    mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.
(3)    melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait.
(4)    mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan.
(5)    mengkordinasikan Giat unit-unit Opsnal.
(6)    memberikan pelayanan terhadap keluhan masyarakat dalam penanganan kasus.
(7)    melaksanakan Latkat puan fungsi Satnarkoba.
/ (8) melakukan . . . .
(8)    melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik.
(9)    melaksanakan pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
(10)    melaksanakan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
(11)    pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

b)    Urmin Ops
(1)    menyusun perencanaan satuan satnarkoba untuk jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran.
(2)    melakukan pemeliharaan, perawatan administrasi dan ketata usahaan personel satuan reskrim.
(3)    menginventarisir dan memelihara barang milik Negara untuk input SIMAK-BMN.
(4)    menyelenggarakan laporan pertanggung jawaban keuangan.
(5)    menyusun Lakip meliputi analisis target pencapaian kinerja, sasaran, program dan anggaran.
(6)    menyusun laporan bulanan, tahunan dan lima tahunan.

c)    Unit Idik I
(1)    menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan Giat penyelidikan dan penyidikan.
(2)    melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan.
(3)    menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik.
(4)    menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan  giat Lidik Sidik.
(5)    melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan.
(6)    menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, psikotropika dan obat-obatan berbahaya.
(7)    melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan.

d)    Unit idik II
(1)    menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan Giat penyelidikan dan penyidikan.
(2)    melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan.
(3)    menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik.
(4)    menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan  giat Lidik Sidik.
(5)    melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan.
(6)    menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, psikotropika dan obat-obatan berbahaya.
(7)    melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan.




/ d. Satuan . . . .
d.    Satuan Pembinaan Masyarakat ( Sat Binmas )
1)    Tugas
Melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

2)    Fungsi
a)    pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b)    pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat.
c)    pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
d)    pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam).
e)    pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

3)    Dalam melaksanaan tugas Sat Binmas dibantu oleh :
a)    Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan administasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres.
b)    Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
c)    Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbinpolmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
d)    Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
e)    Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa), yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap  hukum  dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.

4)    Kegiatan
a)    Urusan pembinaan Operasi
(1)    membantu pelaksanaan tugas administrasi Kasat Binmas.
(2)    melaksanakan bimbingan tek

2011-03-11 13:50:50 resta_cirebon 10.00 PID POLDA JAWA BARAT