Detail Berita

RENPAM

News1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR BOGOR

RENPAM KONTIJENSI
NO. POL : R/RENKON/     /I/2010/RES BOGOR

TENTANG
PENANGGULANGAN SITUASI KONTIJENSI/SISPAMKOTA
DI WILAYAH HUKUM POLRES BOGOR

BAB I
PENDAHULUAN

1.    U m u m
a.    Globalisasi dengan segala implikasinya telah mempengaruhi Indonesia baik sistem tata nilai, dinamika disemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama hembusan isuuse global yang menyangkut Demokrastisasi Hak Azasi manusia, lingkungan Hidup, standarisasi ekonomi dan komitmen komunitas Internasional yang memerangi komunisme. Kondisi ini perlu dicermati  dengan seksama karena dampaknya dapat mempengaruhi terhadap stabilitas keamanan dalam negeri, ditambah dengan melihat perkembangan tingkat kriminalitas dan gangguan Kamtibmas yang terus  meningkat setiap waktu baik secara kwantitas maupun kualitas, diprediksi  akan menimbulkan gejolak sosial dan kerusuhan massa yang memerlukan kecepatan serta ketepatan bertindak dari aparat Kepolisian.
b.    Untuk mencegah hal tersebut terjadi perlu dilakukan upaya yang diarahkan kepada penanggulangan Kontijensi gangguan Kamtibmas beserta PH dan FKK guna mencegah terjadinya kerusuhan massa , sabotase ,teror, kejahatan dengan kekerasan dan dampak daripada bencana alam.
c.    Wilayah Hukum Polres Bogor sebagai penyangga Ibukota mengandung dan mengundang berbagai kerawanan yang perlu mendapat perhatian, penangkalan, pencegahan dan penanggulangan secara cepat, tepat dan terpadu antara aparat Kepolisian dan Instansi terkait serta seluruh potensi masyarakat dalam menghadapi setiap gangguan Kontijensi terutama yang bersifat dadakan dalam skala besar dan luas serta gangguan bencana alam Banjir, tanah longsor, gempa Bumi, angin puyuh/topan.
2.    Maksud dan Tujuan
a.    Maksud
    Memberikan gambaran perkiraan Kontijensi yang mungkin terjadi di daerah Hukum Polres Bogor serta rencana tindakannya agar dapat digunakan sebagai pedoman   dan petunjuk  pelaksanaan tugas dalam menyelengarakan tindakan Kepolisian khususnya di wilayah hukum Polres Bogor.
b.    Tujuan
Sebagai pedoman untuk penentuan cara bertindak dan pelibatan kekuatan dalam rangka penanggulangan Kontijensi.
3.    Ruang Lingkup.
Meliputi perkembangan situasi keamanan, kecenderungan dan ancaman  yang akan terjadi di wilayah Polres Bogor serta penyusunan konsep cara menanggulangi setiap Kontijensi yang akan terjadi.
4.    Dasar.
a.    Kirka Intelkam Polres Bogor tahun 2010.   
b.    Anev situasi Kamtibmas per-bulan di wilayah Hukum Polres Bogor.
b.    Rencana  kerja dan kegiatan Polres Bogor tahun 2010.
5.    Tata Urut.
BAB I    PENDAHULUAN.
BAB II    ANALISA DAN KONTIJENSI.
BAB III    PRA ANGGAPAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.
BAB IV    TUGAS POKOK.
BAB V    RENCANA TINDAKAN
BAB VI    ADMINISTRASI DAN PERSONIL.
BAB VII    KOMANDO DAN PENGENDALIAN.
BAB VIII    PERNYATAAN RESIKO - RESIKO
BAB IX    PENUTUP.
                             
                
                                    BAB II
ANALISA DAN KONTIJENSI

5.    Ancaman Kontijensi
a.    Kecenderungan Kontijensi
    1)    Internasional
a)    Konflik di berbagai Negara di belahan dunia, baik konflik antar negara, maupun internal suatu Negara serta adanya sentimental terhadap Negara – negara Barat yang dianggap selalu mencampuri urusan internal Negara lain, dapat berpengaruh terhadap perkembangan situasi Kontijensi.
b)    Aksi terorisme Internasional masih menjadi ancaman bagi Negara-negara sasaran teror, karena terorisme merupakan pola perjuangan kelompok garis keras yang menyimpang dari cara mendapatkan atensi. Terorisme berupaya menekan Pemerintah dengan tidak lagi memperhatikan siapa yang menjadi  korban dan dimana dilakukan, yang penting mendapat perhatian dunia Internasional.
2)    Regional
a)    Kecenderungan perkembangan Regional dipengaruhi oleh situasi   kawasan  Asia Pasifik maupun kawasan ASEAN yang sampai saat ini masih mengandung berbagai permasalahan antar Negara yang dapat berimplikasi terhadap konflik, yang bersumber dari klaim Teroterial, sampai kepada keamanan Non konvensional seperti terorisme, perompakan, penyelundupan senjata Narkotika maupun pengambilan kekayaan alam secara Ilegal. Selain itu ancaman yang juga potensial baik langsung maupun tidak langsung berupa Spill Over yaitu  dampak suatu konflik yang terjadi di negara lain menyebar ke Negara lain.
b)    Adanya permasalahan hubungan bilateral antar negara tetangga dengan adanya masalah kelompok separatis MILF di filipina yang diduga memiliki kaitan dengan kelompok Militan/ekstem kanan serta kasus TKI Ilegal  di Malaysia yang didominasi TKI asal Indonesia.
        3)    Nasional
Kecenderungan perkembangan lingkungan Strategis dalam negeri berupa isu Domestik yang timbul dibidang politik, ekonomi, dan keamanan, tidak lepas dari pengaruh eksternal baik Global maupun Regional. Adapun pengaruh internal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan adalah sebagai berikut :
a)    Bangsa Indonesia yang saat ini sedang berusaha bangkit dari krisis yang , pemahaman Demokrasi masih lemah dan peta kekuatan politik semakin terkotak kedalam tiga bagian yaitu kelompok Nasional, Religius/Agamis dan Sosialis. Sedangkan masyarakat Indonesia pada umumnya masih tradisional Feeodalistik, tidak mudah untuk menerima kekalahan dan hal ini mudah bangkit adanya rasa tidak puas dan akan melakukan perlawanan dengan berbagi bentuk dan kuantitasnya. Sehingga eskalasi akan lebih meningkat manakala mendapat dukungan maupun gabungan dari mereka yang senasib termasuk dari pengaruh kepentingan dan kekuatan asing/pihak lain yang jelas tidak dapat dielakan.
b)    Masih belum tuntasnya penyelesaian terhadap berbagai konflik yang terjadi baik konflik vertikal yang dilakukan oleh kelompok Separatis Organisasi Papua Merdeka yang jelas-jelas ingin memisahkan diri dari NKRI. Sedangkan konflik horizontal di Wilayah Maluku dan Maluku Utara serta Poso yang bernuansa sara saat ini semakin kondusif. Namun demikian perlu terus diwaspadai dan dicermati karena dimungkinkan akan dimanfaatkan oleh kelompok yang berkepentingan untuk mencapai tujuannya.
c)    Masalah Terorisme Internasional. Peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh kelompok tertentu seperti di Bali, Jakarta membuktikan bahwa terorisme hendak merongrong kewibawaan Pemerintah dan menyerang aset Strategis bangsa yang berskala Internasional, dimana dampak yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya bagi kepentingan bangsa, sehingga pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dengan dikeluarkannya Undang-undang RI nomor 15 tahun 2003 untuk menangani tindak pidana Terorisme tersebut.
d)    Masalah Bail Out Bank Century dan masih banyaknya penanganan kasus korupsi yang belum tuntas, dapat memicu ketidak puasan masyarakat, sehingga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan provokasi yang berpotensi menimbulkan berbagai gangguan Kamtibmas yang meresahkan.
4)    Lokal.
Kecenderungan perkembangan lingkunan Strategis di daerah Hukum Polres Bogor antara lain.
a)    Melihat Posisi Geografis Wilayah Polres Bogor selaku penyangga Ibu kota dan juga sebagai jalur perlintasan antar Ibukota Negara dan Provinsi, tingkat kejahatan baik kejahatan biasa maupun yang berimplikasi Kontijensi di wilayah Polres Bogor cenderung mengikuti perkembangan situasi di Ibukota dimaksud.
b)    Dengan  posisi geografis  yang strategis dan seiring dengan laju dinamika pembangunan yang pesat mengundang banyak Investor asing ataupun lokal yang menanamkan modalnya maupun membuka usaha di Kab. Bogor dan hal ini membuat banyaknya pendatang dari luar dengan tujuan bekerja maupun menetap di wilayah Kab. Bogor, hal ini cenderung dapat menimbulkan kecemburuan sosial maupun  perbedaan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat asli dengan  masyarakat pendatang  yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik antar warga asli dan pendatang sehingga dapat menimbulkan ancaman Kontijensi.
c)    Meningkatnya kasus kejahatan baik secara kwalitas maupun kwantitas seperti Curat, Curas, curanmor dan lain-lain yang belum dapat terungkap dapat  menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada masyarakat kepada aparat penegak Hukum yang pada akhinya timbul tindakan main hakim sendiri dan berimplikasi pada situasi Kontijensi.
d)    Banyaknya kasus yang menyangkut warga masyarakat seperti Kasus  tanah, permasalahan perburuhan dapat menimbulkan ancaman yang berbentuk Kontijensi.
e)    Masih tingginya angka kemiskinan dan adanya adanya kesenjangan antara golongan masyarakat atas dan bawah memicu ketidak puasan masyrakat terhadap Pemerintah yang cenderung menimbulkan ancaman Kontijensi di wilayah Polres Bogor.
f)    Maraknya penambangan liar (Pasir, batu dan Emas) yang dilakukan oleh masyrakat Kab. Bogor dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan ekonomi serta dengan adanya penertiban yang dilakukan aparat pemda Kab. Bogor memicu timbulnya ancaman gangguan Kamtibmas yang berimpilkasi Kontijensi.
g)    Adanya pembangunan Rumah Ibadah oleh penganut Agama Minoritas dlingkungan agama Mayoritas dapat menimbulkan pengrusakan terhadap rumah Ibadah sehingga timbul suatu ancaman bentrok antar umat beragama yang berimpilkasi pada Kontijensi.
h)    Isu-Isu,  kasus tertentu, kebijakan pemerintah  yang dijadikan  alat untuk memprovokasi masyarakat oleh kelompok tertentu guna menimbulkan situasi yang tidak kondusif dimasyarakat sehinga menimbulkan suatu ancaman Kontijensi dengan tujuan jangka panjang maupun pendek menimbulkan ketidak stabilan situasi Politik maupun Kamtibmas.
6.    Analisa kecenderungan perkembangan situasi
a.     Kecenderungan Global
    Sentimental terhadap Negara Barat, konflik timur tengah dan berbagai konflik di belahan dunia lain, memungkinkan berpengaruh terhadap perkembangan situasi ekonomi politik Indonesia yang pada akhirnya dapat berpengaruh pula terhadap perkembangan situasi Kamtibmas dalam negeri.
b.    Kecenderungan Regional
    Kecenderungan perkembangan situasi yang dihadapi dalam lingkup Regional adalah konflik yang bersumber dari klaim teritorial, keamanan jalur komunikasi, perdagangan laut, sampai dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan terorisme, perompakan, penyelundupan senjata api, imigrasi, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia dan pengaruh kekuatan negara besar antara lain Amerika Serikat, Uni Eropa, RRC dan Jepang.
c.    Kecenderungan Nasional.
    Mencermati perkembangan situasi Nasional, maka hakekat ancaman yang mungkin terjadi adalah Disintegrasi, konflik Vertikal dan Horizontal dengan Dimensi Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya.hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya prilaku Individualisme dan kelompok yang mementingkan diri serta kelompoknya saja dan semakin menurunnya pengakuan terhadap pemerintah sehingga sangat rentan terhadap timbulnya perpecahan konflik ditengah-tengah masyarakat (SARA) dilain pihak dimungkinkan adanya dukungan dari pihak asing berupa tindakan Subversi maupun dengan alasan-alasan klasik berupa issu Demokratisasi, HAM, lingkungan   hidup    dan     standarisai  ekonomi serta pelanggaran kedaulatan Negara, baik yang dilakukan secara berdiri sendiri maupun kerjasama dengan kelompok Radikal dan Kelompok anti pemerintah RI.
d.    Kecenderungan Lokal
Dengan perkembangan situasi kecenderungan kasus- kasus  yang dapat menimbulkan ancaman Kontijensi , timbulnya suatu ancaman Kontijensi di wilayah Hukum Polres Bogor cukup beralasan karena masih adanya kasus – kasus  tertentu dimasyarakat yang belum tuntas penyelesaiannya dan hal ini dicontohkan  pada kasus sengketa antara warga masyarakat Kec. Rumpin dengan pihak TNI AU serta kasus – kasus lain yang belum tuntas penyelesaiannya ditambah dengan adanya kebijakan Pemerintah yang kontroversial dan menimbulkan polemik dimasyarakat serta banyaknya Industri diwilayah Polres Bogor yang banyak merekrut Tenaga kerja dari masyarakat sekitar serta pendatang yang banyak mengundang kerawanan baik secara vertikal maupun horisontal.             
7.    Bentuk ancaman Kontijensi
a.    Kerusuhan Massal
1)    Kerusuhan masaal yang meluas dengan indikator.
    a)    Pemerintah tidak berfungsi.
    b)    Konflik Horizontal maupun Vertikal yang sudah sampai pada tingkat bentrokan fisik yang meluas di seluruh wilayah.
    c)    Kelompok radikal/garis keras melakukan intimidasi dan teror melalui tindakan kekerasan terbuka.
    d)    Kelompok tertentu berusaha mengambil laih kembali pemerintah daerah.
    e)    Hukum tidak bisa ditegakan.
2)    Kerusuhan Sosial terbatas dengan Indikator.
    a)    Pemerintah masing berfungsi.
    b)    Terjadi bentrokan/kerusuhan yang bersifat lokal pada wilayah tertentu.
    c)    Kelompok radikal/garis keras melakukan intimidasi dan teror dengan metode hit and run.
    d)    Aksi kejahatan meningkat diseluruh wilayah.
    e)    Kelompok Ekstrim meningkatkan eksistensinya baik fisik maupun Politis.
    f)    Penegakan hukum masih berjalan.
b.    Teror dan Sabotase, dengan indikator :
    1)    Terjadi ledakan bom secara sparatis di beberapa tempat.
    2)    Kegiatan sabotase pada obyek vital meningkat.
    3)    Adanya tindakan kekerasan dari kelompok Radikal pada wilayah tertentu.
    4)    Aksi kejahatan meningkat di beberapa wilayah.
c.    Bencana alam, dengan Indikator :
    1)    Menimbulkan kerusakan besar dan kepanikan warga masyarakat.
    2)    Menimbulkan banyak korban jiwa masyarakat.
    3)    Aksi kejahatan meningkat.
    4)    Dampak sosial meluas.
    5)    Terjadinya wabah penyakit.
8.    Kemampuan Pelaku.
    a.    Kerusuhan Massal Meluas dan Terbatas.
        1)    Mampu menggalang massa, membentuk opini dan mampu mengembangkan kegiatan unjuk rasa ke arah yang lebih luas.
        2)    Mampu membuat propaganda.
        3)    Mampu mempengaruhi dan menjalin kerjasama dengan kelompok mahasiswa tertentu berkedok kepentingan penegakan demokrasi, pemberantasan KKN, untuk kepentingan rakyat kecil, pelanggaran HAM dan solidaritas agama.
        4)    Mampu mengeksploitasi kerawanan sosial berkembang menjadi kerusuhan massal.
        5)    Mampu mengeksploitasi masalah kecil menjadi besar (Sara).
        6)    Mampu menghimpun massa dalam jumlah besar.
        7)    Mampu membuat massa menjadi beringas.
        8)    Mempunyai kemampuan dalam skala besar.
        9)    Mampu memutar balikan fakta.
    b.    Teror.
        1)    Mempunyai kemampuan berhubungan dengan teroris Internasional.
        2)    Mampu melakukan perembesan untuk keluar masuk wilayah di dalam Negeri maupun diluar Negeri.
        3)    Mampu memilih sasaran yang strategis dan  berdampak luas.
    c.    Sabotase.
        1)    Mempunyai kemampuan secara Intensif dengan sponsor di dalam maupun di luar negeri.
        2)    Mampu melakukan inviltrasi dan mempengaruhi ke dalam organisasi LSM dan kelompok masyarakat lainnya.
        3)    Mampu memilih sasaran yang strategis dan berdampak luas.
        4)    Mampu menghasut massa untuk mencapai kepentingannya.
        5)    Mempunyai kemampuan memonitor kegiatan aparat.
        6)    Mampu memutar balikan fakta dan membuat propaganda.
    d.    Bencana alam.
        1)    Aktifitas kegiatan transportasi terhambat atau macet.
        2)    Kegiatan masyarakat terganggu.
        3)    Kegiatan perdagangan, perekonomian terganggu/lumpuh.
        4)    Aliran listrik dan air bersih terganggu.
        5)    Menimbulkan wabah penyakit.
        6)    Dapat menimbulkan kerugian material dan korban manusia cukup besar.
        7)    Bentrok antas massa.
        8)    Unjuk rasa.
        9)    Timbulnya gangguan kriminalitas (pemangkalan, penjarahan, curas dan curat)
        10)    Sembako langka dan mahal.
   






















BAB III
PRA ANGGAPAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

9.    Pra anggapan
    a.    Sejalan dengan laju dinamika Pembangunan dan perkembangan lingkungan di lingkungan strategis serta meningkatnya bentuk – bentuk gangguan Kamtibmas yang mengarah kepada situasi Kontijensi di wilayah Hukum Polres Bogor, masih dipengaruhi dengan  adanya kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat namun tidak diimbangi dengan meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, juga dipengaruhi dengan adanya kebijakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun daerah yang tidak sejalan dengan pemikiran kelompok masyarakat tertentu sehingga mempengaruhi masyarakat umum untuk melakukan suatu tindakan yang mengarah kepada gangguan Kamtibmas yang berimpilkasi timbulnya situasi Kontijensi.
    b.    Dinamika kehidupan Politik relatif stabil di Kab. Bogor, walaupun masih ada kegiatan Politik Praktis oleh kelompok tertentu dengan memanfaatkan eksitensi pelajar/mahasiwa, Buruh, PKL dan kelompok masyarakat lainnya dengan dalih membela kepentingan rakyat kecil , namun dengan dibalik itu terdapat tujuan untuk kepentingan kelompoknya .
    c.    Pembangunan di wilayah Hukum Polres Bogor akan tetap berlangsung sesuai dengan tahapan dan prioritas yang telah direncanakan terutama sarana Pendidikan, jalan  dan  sarana umum namun dengan adanya pembangunan tersebut dijadikan polemik  oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga timbul beberapa hambatan yang cukup berpengaruh terhadap situasi Kamtibmas.
    d.    Perkembangan Situasi Kamtibmas diwilayah Hukum Polres Bogor masih dapat dikendalikan  meskipun secara kwantitas dan  kwalitas kejahatan mengalami peningkatan  dengan tingginya angka Curas, Curat dan Curanmor dan kasus lainnya serta dipengaruhi pula oleh Trend perkembangan gangguan Kamtibmas diIbukota, dan hal ini juga mempengaruhi timbulnya situasi Kontijensi di wilayah Polres Bogor.
       e.    Kemungkinan masih adanya perusahaan yang akan melakukan PHK massal dikarenakan kondisi Perekonomian yang belum stabil serta adanya ancaman teror Bom sehingga banyak Investor yang menarik Investasinya dan hal ini berakibatnya semakin banyaknya pengangguran yang cukup berpengaruh menimbulkan situasi Kontijensi dan meningkatnya  gangguan Kamtibmas.
    f.    Dengan memperhatikan pra anggapan  diatas, seluruh personel Polri tetap pada prinsip untuk menegakkan hukum, pelindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, bukan alat kekuatan ataupun kekuasaan.
    g.    Masih banyaknya kelompok-kelompok radikal, Intelektual (Mahasiswa) dengan fanatisme yang sempit sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi dan rentan terhadap issu yang dapat menimbulkan kerusuhan, pertikaian dan konflik kelompok.
10.    Faktor-Faktor yang Mempengaruhi.
    a.    Faktor Penghambat.
        1)    Intern
            a)    Luas daerah dan kepadatan penduduk di daerah hukum Polres Bogor, dihadapkan pada kualitas dan kuantitas personel serta sarana dan prasarana yang terbatas menyebabkan pelaksanaan tugas belum dapat berjalan dengan efektif.
            b)    Kemampuan deteksi dini masih banyak kelemahan terutama ditingkat Polsek sebagai basis terdekat dengan masyarakat.
            c)    Belum dimiliki sistem informasi yang memadai sangat mempengaruhi kecepatan penyampaian informasi yang berdampak pada kecepatan dan ketetapan pengambilan keputusan.
        2)    Ekstern.
            a)    Geografi
                (1)    Kondisi geografi dataran tinggi, banyak gugusan gunung dan adanya gunung berapi aktif, mengakibatkan curah hujan tinggi, kabut, jaringan jalan terbatas menghambat mobilitas dan komunikasi.
                (2)    Sarana dan prasarana trnsportasi yang sangat terbatas dihadapkan kepada luasnya wilayah menjadikan kendala dalam pengerahan pasukan.
            b)    Demografi.
                (1)    Adanya perbedaan kultur, adat istiadat serta agama dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan sosial budaya sehingga sangat rentan terhadap isu yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas.
                (2)    Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat serta penyebaran penduduk yang belum merata dan seimbang serta kurangnya lapangan pekerjaan akan menambah semakin kompleksnya permasalahan yang dapat juga menjadi ancaman kamtibmas.
            c)    Idiologi Politik
                (1)    Idiologi.
                    Terdapat potensi ancaman dari golongan sparatis dan kelompok radikal yang bertentangan dengan Pancasila:
                    (a)    Adanya keinginan kelompok tertentu untuk membangkitkan kembali NII.
                    (b)    Pengaruh golongan radikal yang secara terselubung merongrong kebijaksanaan dan kewibawaan pemerintah dengan segala cara.
                (2)    Bidang Politik.
                    (a)    Kebijakan pemerintah yang masih menimbulkan kontroversi dimasyarakat, dan rawan untuk di politisasi.
                    (b)    Konflik antar dan intern Parpol  akan dimanfaatkan untuk memunculkan kerawanan yang dapat memicu timbulnya konflik horizontal dan vertikal.
            d)    Bidang Ekonomi.
                Terus naiknya harga kebutuhan pokok yang dapat memicu ketidak puasan masyarakat, serta dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menimbulkan situasi chaos di masyarakat.
            e)    Bidang Sosial Budaya.
                (1)    Pengaruh arus globalisasi ilmu pengetahuan dan Teknologi menimbulkan pergeseran tata nilai dan sikap mental masyarakat.
                (2)    Perbedaan budaya dan adat istiadat serta agama dikaitkan dengan politik didaerah tertentu dapat menimbulkan pergesekan dan pertentangan yang mengakibatkan konflik SARA.
            f)    Bidang Hankam.
                (1)    Peningkatan gangguan kamtibmas secara kualitas maupun kuantitas baik berupa kriminalitas, laka lantas maupun gangguan kamtibmas lainnya yang merupakan akibat dari terjadinya kesenjangan sosial, fanatisme sempit, premordial, perbedaan politik, kesukuan dan lain-lain.
                (2)    Masih eksisnya kelompok radikal dibawah pwermukaan yang selalu berusaha memanfaatkan peluang kerawanan yang terjadi untuk dapat mewujudkan kehendaknya.   
    b.    Faktor pendukung
        1)    Faktor Intern
            a)    Masih adanya dedikasi dan loyalitas yang tinggi personil Polri dalam mengemban tugas-tugas Negara sehingga memberikan dampak positif dalam penanggulangan kamtibmas yag timbul.
            b)    Hubungan serta terjalinnya koordinasi yang baik antara Polri dan TNI serta aparat Pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya akan memudahkan pelaksanaan tugas dilapangan.
            c)    adanya kesadaran tentang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi daya tangkal upaya-upaya kelompok yang tidak menghendaki kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
        2)    Faktor Ekstern
            a)    Geografi
                    Letak Kab. Bogor  sebagai penyangga ibu kota dan penghubung antar Ibukota Negara dan Provinsi serta sebagai daerah tujuan Wisata menjadikan letak Kab. Bogor sangat strategis.
            b)    Faktor Demografis
                (1)    Rasa fanatisme kesukuan akan dapat dimanfaatkan untuk menangkal setiap bentuk dan gangguan kamtibmas setiap daerah.
                (2)    Adanya ikatan keluarga maupun ikatan daerah dalam suatu lingkungan dapat menjadi daya tangkal adanya pengaruh negatif yang adatng darim luar.
            c)    Idiologi Politik
                (1)    Kondisi masyarakat Kab. Bogor  pada umumnya masih menerima Pancasila sebagai Idiologi Negara yang berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang multi etnik.
                (2)    Keinginan dan tekad Pemerintah daerah Kab. Bogor  serta masyarakatnya dalam menciptakan pemerintahan yang sehat, bersih dan berwibawa serta bebas KKN, mendukung upaya memperbaiki dan menyelamatkan negara bangsa dari krisis multidimensi.
            d)    Sosial ekonomi
                (1)    Semakin tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat mendukung upaya-upaya pertahanan keamanan.
                (2)    Sifat kegotong royongan yang cukup tinggi merupakan faktor positif dalam rangka menyelenggarakan program pemerintah di segala bidang.
            e)    Hankam
                Stabiltas keamanan daerah Jawa Barat masih terkendali berkat terjadinya antara Polri, TNI dan aparatur Pemerintah yang lain.



BAB IV
TUGAS POKOK

11.    Tugas Pokok
Kepolisian Resort Bogor beserta seluruh jajaran dan perkuatannya dibantu dan bekerjasama dengan Instansi terkait bertugas mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk Kontijensi yang mungkin timbul pada tahun 2010 serta dampaknya diwilayah Hukum Polres Bogor guna tercapainya situasi dan kondisi keamanan yang kondusif sehingga setiap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan masyrakat baik bersifat Nasional maupun kedaerahan dan keagamaan dapat kondusif  bagi pembangunan Nasional maupun daerah.
12.    Jabaran Tugas
Polres Bogor beserta jajaran dan perkuatannya dari kesatuan atas  dibantu TNI, Instansi terkait dan komponen masyarkat melaksanakan tugas :
a.    Menyiapkan kekuatan dan kemampuan Pengamanan meliputi Penegakkan hukum, Pembinaan Kamtibmas Pam Swakarsa, pengendalian unjuk rasa , kerusuhan massal, kejahatan massal, sabotase, teror dan bekerjasama dengan Instansi terkait dan  masyarakat.
b.    Melaksanakan Operasi Kepolisian yang bersifat pembinaan, pencegahan dan penindakan yang merupakan operasi penciptaan kondisi yang kondusif bagi terciptanya Stabilitas Kamtibmas.
c.    Melaksanakan Pengamanan dalam upaya penyekatan didaerah-daerah yang rawan kerusuhan massal dan kejahatan massal.
d.    Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini didaerah yang rawan kerusuhan massal, kejahatan massal, sabotase dan teror.
e.    Menangkal, mencegah, menindak terhadap Kontijensi yang timbul antara lain kerusuhan massal yang meluas, kerusuhan massal terbatas, teror dan sabitase serta menyidik sampai tuntas pelaku.                                                                     
f.    Melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk Unjuk rasa yang mengarah pada anarkis, kerusuhan massal,kejahatan massal, sabotase dan teror berdasarkan Peraturan perUndangan yang berlaku dan sesuai Protap yang ada.
g.    Melakukan evakuasi, pertolongan, pelayanan kesehatan terhadap korban, pengamanan lokasi bencana alam dan penindakan, penyidikan terhadap pelaku yang lalai sehingga timbul bencana alam.
h.    Melaksanakan bantuan keamanan, penyelamatan jiwa dan harta benda.
i.    Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat sehingga ikut berpartisipasi mengamankan lingkungannya secara swakarsa , memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan tidak terpancing dengan isu-isu yang merugikan.























BAB V
RENCANA TINDAKAN

13.    Konsep Umum
    a.    Melakukan diteksi dini untuk mengidentivikasi sumber ancaman, keterkaitan sumber ancaman yang satu dengan yang lain, jaringan kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan menggalang dan menggerakan massa baik untuk kerusuhan massal maupun teror dan sabotase.
    b.    Melakukan patroli unsur Samapta, Lalulintas dan Brimob dalam ikatan besar dengan sasaran obyek khusus, sentra ekonomi dan perdagangan, pasilitas umum, obyek vital, kampus, perumahan elit, jalur jalan tertentu rawan kriminalitas dan laka lantas.
    c.    Mengadakan gelar kekuatan pada obyek khusus, sentra ekonomi dan perdagangan, pasilitas umum, obyek vital, perumahan elit, jalur tertentu rawan kriminalitas dan laka lants.
    d.    Melakukan penyekatan pada lokasi tertentu guna mencegah keluar masuknya massa yang berpotensi dapat menimbulkan ancaman gangguan Kamtibmas.
    e.    Bila eskalasi makin meningkat memberlakukan sispamkota dan sispamwil.   
    f.    Daerah pengamanan di suatu satuan kewilayahan dapat dibagi menjadi satu atau lebih daerah zona dan obyek, disetiap zona dan obyek digelar kekuatan sesuai tingkat kerawanan dan eskalasi ancaman. Di daerah sektor terdiri dari satu atau beberapa obyek dan akses yang menghubungkan obyek yang satu ke obyek yang lain.
    g.    Untuk mengefektifkan komando dan pengendalian setiap daerah sektor dipimpin oleh komandan sektor,  untuk setiap obyek dan sekitarnya dipimpin oleh komandan  obyek, sistim pengamana di setiap obyek dapat menggunakan sistim Ring ( tergantung dari sasaran pengamanan, tingkat kerawanan dan eskalasi ancaman).
14.    Cara Bertindak Fungsi
    a.    Intelejen dan keamanan.
        1)    Melakukan diteksi dini untuk mengidentifikasi sumber ancaman yang berkaitan dengan kontijensi jaringan kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan menggalang dan menggerakan massa.
        2)    Mengadakan analisa evaluasi situasi kamtibmas dan membuat perkiraan keadaan cepat dalam rangka mendinamisir pelaksanaan operasi pengamanan.
        3)    Melakukan penggalangan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda untuk meningkatkan kerjasama dan partisipasi positif dalam mengeliminir tindakan-tindakan propokatif yang dapat menjurus kearah pergerakan massa dalam jumlah besardan kegiatan anarkis atau rusuh massal.
        4)    Melaksanakan pengamanan tertutup.
        5)    Memberi informasi pada fungsi lain.
        6)    Melakukan koordinasi dengan unsur intelegen ddari instansi terkait.
    b.     Reserse  Kriminal.
        1)    Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku dan jaringan pelaku tindakan anarkhis, rusuh massal, teror dan sabotase.
        2)    Koordinasi dengan Pom TNI bila pelaku dari unsur TNI.
        3)    Koordinasi lintas sektoral dan fungsional dalam rangka proses Criminal Justice System.
        4)    Penyelidikan dan penyidikan terhadap oknum yang lalai sehingga menimbulkan bencana alam.
        5)    Identifikasi terhadap pelaku tindak pidana.
    c.    Samapta.
        1)    Melaksanakan pengendalian massa unjuk rasa yang diawali dengan kegiatan negosiasi.
        2)    Melakukan pengamanan obyek dan sekitarnya dan akses yang menuju obyek.
        3)    Melakukan patroli berlapis dalam ikatan besar terhadap sasaran selektif prioritas.
        4)    Melakukan rajia terhadap sasaran selektif prioritas.
        5)    membubarkan dan menindak pelaku anarkhis/rusuh massal (dalam ikatan satuan besar).


    d.    Lalulintas.
        1)    Melakukan pengaturan dan penjagaan lalulintas pada obyek tempat timbulnya kontijensi dan akses yang menuju obyek tersebut.
        2)    Patroli lalulintas disekitar obyek dan akses yang menuju ke obyek.
        3)    Pengalihan arus lalulintas dan pengamanan jalur alternatif.
        4)    Penyiapan dan pengamanan jalur hijau untuk petugas dan dalam rangka pergeseran pasukan.
        5)    Razia terhadap sasaran selektif prioritas baik di bidang lalulintas maupun pelaku kejahatan.
        6)    Penyiapan pengamanan dan pengawalan VVIP maupun VIP.
    e.    Brimob
        1)    Membantu unsur samapta dalam melaksanakan patroli berlapis dan ikatan besar terhadap sasarn selektif prioritas.
        2)    Membubarkan dan menindak pelaku rusuh massa/anarkhis (dalam ikatan satuan besar).
        3)    Memberi Back Up operasional pada satuan fungsi maupun satuan kewilayahan dan bertindak sebagai satuan pemukul.
        4)    Menyiapkan satuan tim Jihandak.
        5)    Menindak pelaku teror dan sabotase.
    f.    Binamitra.
        1)    Melakukan penggalangan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda untuk meningkatkan kerjasama dan menumbuhkan partisipasi positif dalam rangka mengeliminir tindakan propokatif yang dapat menjurus kepada arah penggerakan massa secara besar-besaran kearah kegiatan anarkhis/rusuh massal.
        2)    Meningkatkan pengamanan swakarsa dan kesadaran hukum masyarakat untuk membantu polri.
        3)    meningkatkan pembinaan terhadap potensi masyarakat dalam rangka pemberdayaan kakuatan bala siap Polri.
        4)    Pelatihan dan pembinaan terhadap Negosiator.
15.    Cara Bertindak Taktis.
    a.    Pembinaan dan pemberdayaan sumber/jaringan informasi dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa sumber ancaman, jaringan pelaku untuk mempertajam sasaran/target operasi.
    b.    pengamanan terhadap VIP dan VVIP.
    c.    Penggalangan baik secara terbuka maupun tertutup terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda untuk meningkatkan kerja sama dan parsitipasi positif dalam rangka mengeliminir tindakan-tindakan provokatip yang dapat mejurus kearah pergerakan massa secara kekerasan dan kearah kegiatan anarkis/penjarahan dan menyita barang bukti.
    d.    Patroli berlapis dalam ikatan kekuatan besar, mengadakan razia terhadap sasaran selektif prioritas, menangkap pelaku anarkis/ penjarahan dan menyita barang bukti.
    e.    Membuat blokade dan barikade untuk membatasi ruang gerak massa.
    f.    Penyekatan dan penggembosan massa.
    g.    Pelapisan/penebalan pasukan.
    h.    Penangkapan pelaku anarkhis kerusuhan/penjarahan dan penyitaan barang bukti.
    i.    Pengendalian massa, pembubaran massa yang anarkhis dan penindakan pelaku anarkhis yang didahului dengan kegiatan negosiasi.
    j.    Penutupan dan pengalihan arus lalulintas serta pengamanan jalur alternatif.
    k.    Penyiapan dan pengaman jalur hijau untuk anggota serta pergeseran pasukan.
    l.    Pembuatan dan pengoperasian Pos Aju serta Pos pengamanan.
    m.    Pemberdayaan Babinkamtibmas untuk mencegah dan menangkal meluasnya kontijensi yang timbul.
    n.    Pembinaan dan pemberdayaan Pam Swakarsa serta Potmas untuk mencegah dan menangkal meluasnya kontijensi yang timbul.
    o.    Penjinakan Bom dan Handak.
    p.    Penindakan terhadap teror dan sabotase.
    q.    Unsur TNI memback-up pengamanan dengan stand by pada objek vital
16.    Cara Bertindak Terhadap Kontijensi Yang Mungkin Timbul.
    a.    Kontijensi kerusuhan massal meluas.
        1)    Menyiapkan seluruh kekuatan satuan dalam siaga satu.
        2)    Penjagaan dengan kekuatan optimal pada semua bangunan/lokasi yang merupakan simbol/lambang negara, obyek vital nasional dan fasilitas asing.
        3)    Upaya pengendalian situasi dengan kekuatan maksimal dan bantuan Perkuatan baik dari Polda maupun Mabes Polri.
        4)    Koordinasi dengan pihak TNI pada semua tingkatan guna mengoptimalkan pengendalian situasi.
    b.    Kontijensi kerusuhan massal terbatas.
        1)    Meningkatkan kegiatan operasi itelegen dengan melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap kelompok massa yang tidak puas.
        2)    Meningkatka diteksi dini terhadap kisaran suara dan aspirasi masyarakat.
        3)    Melakukan pendekatan persuasif, bimbingan yang dapat menyentuh kesadaran idividual dan rasionalitas dalam bentuk membuka kesadaran hukumnya dengan menggunakan acuan prosedur tetap dan perundang-undangan yang berlaku.
4)    Menyiapkan dan mengerahkan satuan-satuan tigas operasional yang terdiri dari unit-unit kekuatan yang sipa ditugaskan menanggulangi kerusuhan sosial secara cepat.
5)    Melaksanakan penegakan Hukum secara tegas dan tuntas terhadap para pelaku tindak kerusuhan.
6)    Pelaksanaan Rayonisasi pengamanan untuk memback Up kepada wilayah yang dilanda kerusuhan massal.
c.    Kontijensi Teror
1)    Ancaman Bom
a)    Mengecek ulang sumber Informasi
b)    Mencatat Identitas dan alamat penelpon.
c)    Petugas segera datang ke TKP dan mengamankan TKP.
d)    Penyisiran halaman dalam maupun luar.
e)    Bila ditemukan benda yang diduga Bom/Handak segera hubungi Gegana atau Jihandak.     
f)    Melakukan pemeriksaan terhadap Ranmor, yang keluar masuk.
g)    Melaporkan kepada pimpinan untuk Back up perkuatan pengamanan dilokasi.
h)    Koordinasi dalam rangka pelibatan aparat pengamanan yang lain (TNI, Satpam, Security).
2)    Pencegahan peledakan Bom.
a)    Petugas pengamanan segera mendatangi, melokalisir dan pengamanan TKP.
b)    Penyisiran halaman dalam maupun luar dengan alat Deteksi.
c)    Selain petugas Gegana/Jihandak dilarang menyentuh benda-benda yang dicurigai seperti Bom.
d)    Sterilisasi ruangan, benda/peralatan yang dicurigai oleh Tim Jihandak.
e)    Melaporkan bahwa halaman dan ruangan steril.
f)    Menyita dan mengamankan BB yang diduga keras sebagai Bom/bahan Jihandak.
g)    Menghimbau masyarakat agar tidak mendekati TKP.
3)    Peledakan Bom
a)    Melokalisir dan pengamanan TKP, menutup dan mengalihkan arus lalulintas.
b)    Petugas Jihandak segera mendatangi TKP dengan perlengkapan dan kendaraan Taktis penjinak Bom.
c)    Membentuk Posko pengamanan sebagai sarana sumber Informasi, tempat sementara pengumpulan dan pengamanan BB, mendengan dan memeriksa saksi, tempat sementara Evakuasi korban dan tempat pelaksanaan APP serta koordinasi.
d)    Mengumpulkan dan mengamankan saksi-saksi dan BB.
e)    Melibatkan Team SAR, pemadam kebakaran, evakuasi dan Medis.
f)    Melibatkan Puslabfor dan Team pengolahan TKP gabungan.
g)    Melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku.
d.    Kontijensi Sabotase
1)    Penyusupan untuk mengetahui rencana kegiatan, jaringan pelaku, sasaran sabotase.
2)    Penjagaan dan Patroli kelokasi sasaran pelaku.
3)    Membuat beberapa alternatif kegiatan untuk mengelabui menjebak pelaku.
4)    Pengamanan dan pengawalan VIP maupun VVIP.
5)    Penangkapan terhadap pelaku dan penyitaan BB.
6)    Merekam dengan Photo dan Handycam kegiatan pelaku.
e.    Kontijensi bencana alam (Banjir, tanah longsor, gempa bumi dan angin puyuh )
1)    Koordinasi dengan Satlak PBA untuk mengoperasikan Posko bencana alam.
2)    Melaksanakan kegiatan evakuasi dan perawatan korban.
3)    Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan berupa pengobatan, perawatan dan tindakan medik lainnya.
4)    Melaksanakan Inventarisasi berupa pendataan terhadap sarana/prasarana Mako Polri, personel, keluarga besar Polri dan Asrama Polri yang terkena bencana.
5)    Melaksanakan kegiatan rehabilatasi dan rekonstruksi berupa perbaikan sarana/prasarana Mako dan Asrama Polri yang terkena bencana.
6)    Melaksanakan pengamanan lokasi bencana, tempat pengungsian, dukungan logistik.
7)    Pengalihan arus lalulintas dan pengamanan jalur alternatif.
8)    Penyelidikan, penyidikan terhadap oknum yang lalai sehingga timbul bencana alam.
17.    Pola pembagian zona pengamanan dalam menghadapi situasi Kontijensi.
a.    Zona A meliputi Polsek wilayah Barat antara lain Polsek Ciomas, Taman Sari, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Leuwiliang, Nanggung, Cigudeg dan Jasinga.
b.    Zona B meliputi Polsek wilayah Selatan  antara lain Polsek Cisarua, Ciawi, Caringin, Cijeruk dan Megamendung.
c.    Zona C meliputi Polsek wilayah Timur  antara lain Polsek Gunung Putri, Klapanunggal, Jonggol, Cariu, Cileungsi dan Citeureup (Fokus pengamanan sekitar  kediaman Presiden RI di Puri Cikeas Kecamatan Gunung Putri Bogor)
d.    Zona D meliputi Polsek wilayah Utara  antara lain Polsek Parung, Kemang, Parung Panjang, Gunung Sindur dan Rumpin.
e.    Kekuatan Cadangan terdiri dari kekuatan Polres Bogor yang tidak terlibat dalam zona pengamanan dan Polsek yang dekat dengan Mapolres Bogor antara lain Polsek Cibinong, Sukaraja dan  Babakan Madang.
f.    Masing – masing zona di back up oleh kekuatan personel Polres Bogor yang dilibatkan dalam zona pengamanan.






















BAB VI
RENCANA PELIBATAN

18.    Pelibatan kekuatan
Dalam rangka pengamanan situasi Kontijensi diwilayah Polres Bogor akan dilakukan Pengamanan dengan kekuatan Personil  sebagai berikut : 
a.    Kekuatan sendiri
    1)    Kekuatan yang tersedia
a)    Personil Polres Bogor    : 580 orang
b)    Personil Polsek jajaran : 1306 orang
    Total             : 1886 orang
2)    Kuat yang digerakan dalam menghadapi situasi Pra-Kontijensi :
a)    Personel satuan Intelkam  Polres Bogor.
b)    Unit Patroli Polres Bogor.
b)    BabinKamtibmas dan Baurpulbaket  jajaran polres Bogor.
3)    Kekuatan personil  Polres Bogor yang digerakkan dalam menghadapi Kontijensi  adalah 2/3 kekuatan atau minimal masing – masing zona terdiri dari 100 orang atau menyesuaikan dengan perkembangan situasi Kontijensi berdasarkan analisa dan evaluasi.
b.    Kekuatan  Cadangan (Back Up) dari kesatuan atas (unsur Polri)
1)    Polda Jabar perkuatan ses
2)    Polwil Bogor                            
3)    Brimob                           
4)    Polres terdekat
c.    Kekuatan pendukung/Satuan  Samping
1)    Korem 061 SK Bogor           
2)    Kodim 0621 Kab. Bogor
3)    DenPom III/SLW
4)    Satpol PP
5)    Dishub
6)    Dinas Kesehatan
7)    Dinas Damkar
8)    Instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan
d.    Jumlah kekuatan personil  menyesuaikan dengan perkembangan situasi dilapangan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi perkembangan situasi Kontijensi.


                                              




















                                                  



BAB VII
ADMINISTRASI DAN PERSONIL
 
18.    Personil.   
    a.    Pemeliharaan kekuatan
        1)    Kekuatan Polres Bogor dan jajaran yang digunakan, diarahkan untuk mendukung kesatuan kewilayahan yang melaksanakan pengamanan.
        2)    Situasi kondisi personil yang dilibatkan kegiatan pengamanan dilaporkan secara periodik ke Polwil dan Polda.
    b.    Penggunaan kekuatan
        1)    Prioritas penggunaan personil diutamakan pada satuan tugas yang disiapkan, agar setiap saat dioperasionalkan secara optimal.
        2)    Pengisian/penambahan personil sebagai tenaga pengganti diprioritaskan bagian satuan operasional.
        3)    Penggunaan kekuatan TNI.
19.    Logistik
    a.    Pembekalan.
        1)    Menggunakan bekal awal dan penambahan bekal sesuai prosedur.
        2)    Duk Ops dan Logistik disalurkan sesuai kekuatan yang dilibatkan.
        3)    Dukungan bahan bakar diberikan sesuai alokasi prioritas pada kegiatan pengamanan.
        4)    Penggunaan alsus disesuaikan dengan persediaan yang telah dibagikan dan tidak ada tambahan dukungan alsus lainnya.
        5)    Senjata api dan amunisi :           
            a)    Tidak ada dukungan yang bersifat khusus.
            b)    Bekal ulang diberikan atas dasar pengajuan dan atas persetujuan pimpinan.
        6)    Kesehatan
            a)    Bersandar kepada unit kesehatan di wilayah masing-masing.
            b)    Bagi kesatuan yang jauh dari unit kesehatan wilayah, dapat memanfaatkan unit kesehatan umum setempat, kemudian pada kesempatan pertama segera dirujuk kepada unit kesehatan terdekat.
            c)    Dukungan bekal kesehatan berupa paket obat-obatan diberikan sesuai indeks.
    b.    Pemeliharaan.
    1)    Penyelenggaraan dukungan pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan.
    2)    Unsur pelayanan kesatuan bila diperlukan dapat disiapkan sesuai dengan tugas tingkat kesatuan yang digelar.
20.    Anggaran
        Kegiatan menghadapi kontijensi di dearah hukum Polres Bogor tahun 2010 didukung anggaran yang bersumber dari DIPA Polres Bogor dalam tahun anggaran berjalan.


















BAB VIII
KOMANDO DAN PENGENDALIAN

21.    Komando.
    a.    Komando Operasi pengamanan di wilayah Hukum Polres Bogor berada ditangan Kapolres selaku Ka Satgas dan Waka Polres Bogor sebagai Waka Satgas dan Pengendalian Operasi pengamanan sehari-hari dilaksanakan oleh Kabag Ops sebagai Padal dilapangan dan penyerahan tanggung jawab Komando atas perintah dari Kapolda atau Kapolwil dengan melihat perkembangan ancaman kontijensi di lapangan.   
    b.    Pelaksanaan pengamanan di Polsek jajaran dipimpin oleh Kapolsek  yang dilibatkan operasi pengamanan.
    c.    Posko Operasi pengamanan berada di Mapolres Bogor No. Telp (021) 8750163 Fax 021-8750167.
    d.    Posko Taktis dibentuk sesuai kebutuhan.
22.    Pengendalian.
    a.    Pengawasan operasi pengamanan dilakukan oleh Unit P3D dan Propam serta kesatuan atas.
    b.    Pelaksanaan pengawasan dan supervisi kepada kesatuan yang dilibatkan operasi pengamanan guna menjamin terselenggaranya operasi penajaman sesuai rencana yang ditetapkan.
    c.    Perhubungan menggunakan alat komunikasi yang sudah tergelar baik telepon, faximile, telex, dan rig/HT.
23.    INSTRUKSI DAN KOORDINASI.
    a.    Internal
        1)    Tugas rutin tetap dilaksanakan.
        2)    Setiap langkah, tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prosedur tetap yang berlaku.
        3)    Gunakan kekuatan seefektif mungkin dan hindarkan adanya korban yang tidak perlu.
        4)    Kedepankan upaya-upaya persuasif dan pencegahan dalam menghadapi massa, upaya penindakan dan penegakan hukum sebagai upaya terakhir serta tetap menjunjung tinggi HAM.
        5)    Penggunaan tembakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan atas perintah.
        6)    Lakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi secara terus menerus.
        7)    Laksanakan latihan sesuai tugas yang dihadapi.
        8)    Laporkan perkembangan situasi secara tepat dan tepat.
    b.    Eksternal
        1)    Cermati perkembangan situasi di wilayah masing-masing secara terus menerus dan lakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.
        2)    Selesaikan masalah yang timbul secara proporsional dan profesional dengan berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku.
        3)    Laksanakan koordinasi secara terus menerus dan efektif dengan aparat terkait baik TNI, Pemerintah maupun tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda dalam setiap pelaksanaan tugas.
        4)    Unsur TNI dalam pelibatan kekuatan pengamanan terfokus pada pengamanan objek vital, kecuali bila dibutuhkan perkuatan tambahan untuk penanganan situasi kontijensi, berdasarkan analisa dilapangan.













BAB IX
RESIKO

24.    Pernyataan Resiko
        Berdasarkan analisa perkembangan situasi keamanan dan fakta-fakta yang mempengaruhi, dihadapkan dengan keterbatasan kekuatan dan kemampuan nyata yang tersedia saat ini, maka resiko yang mungkin akan timbul dalam menghadapi kontijensi adalah sebagai berikut.
    a.    Apabila temu cepat dan lapor cepat terhambat disampaikan kepada unsur pimpinan, maka penanggulangan kontijensi akan terhambat pula dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar baik masyarakat, materil maupun petugas.
    b.    Apabila eskalasi ancaman berkembang sangat cepat dan beribah langsung menjadi kerusuhan yang lebih besar sementara kekuatan dan pengerahan satuan tugas operasi terhambat, maka kerusuhan akan meluas (chaos) secara cepat ke berbagai wilayah di derah hukum Polres Bogor.
    c.    Jumlah kekuatan yang disiapkan untuk menghadapi timbulnya kerusuhan massal berupa huru hara, unjuk rasa, aksi anarkhis, teror bom dan sabotase belum mencukupi.
    d.    Kemampuan dan keterampilan anggota yang dilibatkan/ditugaskan untuk menghadapi peluang timbulnya kerusuhan belum seimbang.
    e.    Kualitas dan kuantitas peralatan yang dibutuhkan untuk menghadapi kerusuhan massal berupa huru hara, unjuk rasa, aksi anarkhis, teror bom dan sabotase belum mencukupi.
    f.    Kemampuan anggota untuk melaksanakan tindakan-tindakan pada tingkat kerusuhan masih sangat terbatas.
    g.    terlambatnya pengambilan keputusan karena belum efektifnya sistem informasi.
25.    Upaya Penanggulangan Resiko.
    Untuk memperkecil resiko, maka perlu upaya penanggulangan :
    a.    Mengoptimalkan satuan tugas Intel untuk memantau perkembangan situasi yang terjadi serta menyampaikan laporan secara cepat dan tepat.
    b.    Meningkatkan persiapan dan kesiapan alut dan alsus secara optimal sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang diperlukan serta melakukan deteksi dini terhadap aksi/kegiatan masyarakat/kelompok garis keras sehingga tidak meningkat menjadi gangguan kamtibmas.
    c.    Meningkatkan kualitas dan kemampuan serta keterampilan personel dengan menyelenggarakan pelatihan yang terarah, terpadu dan terpimpin baik dalam bentuk gladi mako/gladi posko maupun latihan menjelang operasi yang dihadapkan pada sasaran nyata dalam rangka kesiapan satuan menghadapi kontijensi yang mungkin timbul.
    d.    Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Polri dan TNI serta instansi terkait dalam rangka menghadapi kontijensi yang mungkin timbul bersamaan pada beberapa daerah rawan untuk mendapatkan bantuan perkuatan.
    e.    Meningkatkan kualitas dan kuantitas segala sarana dan prasarana yang dimiliki Polri termasuk penggunaannya dalam rangka m

2011-03-12 15:49:32 res_bogor 10.00 PID POLDA JAWA BARAT